PEKAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU KOMISARIAT GMNI FIB UGM

Apakabar Kebebasan Akademik di Universitas Hari Ini?

(NOTULENSI DISKUSI SELARAS, Kementerian Kajian dan Strategis, LEM FIB UGM 2016)

Oleh:

Bung Willy Alfarius (Biro Pers Komisariat GMNI FIB UGM)

“Ivory Tower on Dirt: The Practice of Academic Freedom in Indonesian Universities Before and After 1965”

• Mengenai sejarah UGM ada banyak buku yang sudah ditulis, namun ada dua buku yang dapat disebut cukup baik dari segi kejujuran: 1. Buku yang ditulis dari tim jurusan Sejarah UGM. 2. Buku yang diterbitkan oleh LP3ES.

• Riset mengenai UGM dan 1965 masih berjalan. Tidak perlu heboh dengan diskusi seperti ini. Kenyataannya masih susah mengadakan diskusi 1965 di kampus UGM. Beberapa waktu lalu diskusi mengenai International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang rencananya akan digelar di salah satu jurusan di FIB UGM mendadak dibatalkan karena perintah dari universitas. Dimana letak ‘academic freedom’ di kampus ini?

• Kebebasan akademik menjadi esensi dari universitas. Seperti dituliskan oleh Jasper (1946), Dewey (1984), dan AAUP’s 1915 Declaration bahwa riset, pengajaran, dan pernyataan sikap merupakan suatu kebebasan akademik yang harus ada di universitas. Kampus menjadi tempat bertukar pikiran yang bebas dari nilai agama dsb. serta tidak memandang latar belakang suku, agama, ras, bangsa, ideologi dll. Kalau sudah tidak ada kebebasan akademik seperti sekarang apakah masih layak disebut sebagai universitas?

• Pasca 1965 universitas di Indonesia kehilangan kebebasan akademiknya. Tahun 1965 menjadi sebuah enigma politik, dibiarkan menjadi misteri begitu saja. Pada akhirnya peristiwa ini (G30S dan lanjutannya) berpengaruh di semua aspek kehidupan, termasuk kalangan intelektual.

• Statistik menyebutkan bahwa tahun 1960an jumlah mahasiswa di Indonesia ada 278.000. Merekalah elite-elite baru di negeri ini. Jumlah perguruan tinggi juga naik. Perguruan Tinggi Negeri dari berjumlah 8 (1959) menjadi 39 (1963). Perguruan Tinggi Swasta dari 112 (1961) menjadi 228 (1965). Akademi juga meningkat dari 55 menjadi 88.

• Banyak perguruan tinggi di Indonesia menerima donor/bantuan dari blok Barat maupun blok Timur, yang saat itu sedang gencar-gencarnya dalam suasana ‘perang dingin.’ Blok Barat banyak memberi bantuan dalam bidang teknik (di ITB), pertanian (di UI cabang Bogor, sekarang IPB), medis dan pedagogi. Sedangkan blok Timur menyumbang dalam sains, teknik (di UGM, reaktor nuklir pertama di Indonesia), dan humaniora. Secara umum blok Timur kalah ‘start’ dari blok Barat mengenai donor ke kampus-kampus di Indonesia.

• Kampus sendiri menjadi ajang pertarungan politik di tingkat nasional. Di UGM, Dewan Mahasiswa (Dema) dan Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema, tingkat fakultas) menjadi ajang pertarungan antar organ ekstra mahasiswa baik yang berbasis agama (HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, dsb.) dan sekuler (GMNI, CGMI, Germindo, Perhimi, IPPI, dsb.). Sampai 1957 kehidupan kampus masih berjalan wajar, namun setelah itu sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin maka kampus menjadi cukup tegang dengan sistem belajar yang juga terpimpin. Kampus menjadi tempat ampuh kampanye Manipol-USDEK gagasan Presiden Sukarno dan pada akhirnya kampus memang terpolitisasi. Selain itu di tahun 1960an politik nasional memanas dengan berbagai wacana seperti politik Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), Ganyang Malaysia, rebut Irian Barat, dll.

• Saat itu PKI menjadi partai yang cukup besar dengan massa 3 juta anggota. Mereka muncul menjadi kekuatan baru. Namun pasca peristiwa G30S mereka dihabisi. Tak terkecuali di kampus, semua orang yang dituduh memiliki kedekatan dengan PKI maupun menjadi anggota organisasi onderbouwnya ditangkapi. Semua mahasiswa anggota CGMI dan Perhimi diberhentikan dari kampus. 16 lembaga yang berafiliasi dengan PKI ikut dibekukan dan ditangkapi anggota termasuk HSI (dosen dan akademisi) dan juga serikat-serikat pegawai. 15 Oktober 1965 menjadi awal dimulainya screening yang terjadi di UGM. Tak hanya yang berhubungan dengan PKI, simpatisan Presiden Sukarno (para anggota GMNI) pun beberapa ada yang ditangkapi.

• Hasilnya di UGM 3006 mahasiswa dipecat. 115 dosen + 1212 karyawan diberhentikan. Screening dilembagakan dan dipimpin oleh rektor. Jumlah ini diumumkan pada Januari 1966. Mayoritas mahasiswa yang dipecat berasal dari fakultas Teknik, Sospol, dan Kedokteran. Proses screening secara lembaga masih terus berjalan hingga 1987. Tidak semua kampus membuka data soal pemecatan mahasiswa dan dosen/pegawai ini. Data harus dicari di ANRI, arsip KOTI, Antara, dsb. UI tidak memberikan data resmi, namun ada satu laporan dari GMNI Jakarta bahwaada 1000 mahasiswa UI-Jakarta dan 700 mahasiswa UI-Bogor diskors.

• Dampak jangka panjang dari peristiwa ini adalah hilangnya satu generasi intelektual Indonesia (era 1950an) yang kosmopolitan, yang mempelajari segala ilmu, baik dari Barat (liberal) maupun Timur (sosialis). Pemikiran kiri menjadi hilang dari kampus, yang sejatinya bisa untuk menganalisis kelas. Contohnya juga teori konflik juga tidak diajarkan lagi karena Negara menginginkan yang damai-damai saja demi menyokong slogan ‘pembangunan’ buatan Orde Baru. Budaya kritis dan diskusi mahasiswa menjadi hilang, mahasiswa cenderung hura-hura dengan slogannya ‘pesta dan cinta.’ Kampus menjadi sangat market-oriented. Pada akhirnya minat riset seputar peristiwa 1965 menjadi nihil, tidak ada riset mengenai isu agraria dan perburuhan karena adanya sensor dari dalam kampus sendiri. 

Willy Alfarius – Mahasiswa Ilmu Sejarah 2014, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

WELCOME, KOMISARIAT GMNI FIB UGM!

MERDEKA!!!

Pada 12-13 Maret 2016, Komisariat GMNI Geografi UGM melaksanakan Musyawarah Anggota Komisariat (MAK) di Tegaltirto, Berbah, Sleman DIY.

Hasil MAK tersebut menetapkan perubahan nama menjadi Komisariat GMNI FIB UGM. Beberapa alasannya diantaranya ialah sebab tidak ada lagi kader dari Fakultas Geografi (hanya Bung Julio Hutabarat, Komisaris Demisioner), dan mayoritas kini berasal dari Fakultas Ilmu Budaya. Hal tersebut demi lancarnya kegiatan organisasi.

Terima kasih kepada:

- Bung Julio Hutabarat (Komisaris)

- Bung Jultri F.L. Tobing (Sekretaris)

- Sarinah  Agustina Pane (Bendahara)

- Bung Julian P. Tambunan (Wakil Komisaris Bidang Pengembangan Organisasi)

- Bung Aslama Nanda Rizal (Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi)

- Bung Willy Alfarius (Wakil Komisaris Bidang Media & Pers)


Atas kinerjanya selama setahun ini sebagai Badan Pengurus Harian Komisariat GMNI Geografi UGM 2015/2016.



Dan juga kami mengucapkan selamat terpilih dan mengemban amanah kepada:

- Bung Aslama Nanda Rizal (Komisaris)

- Bung Surya Hidayat (Sekretaris)

Juga kepada Badan Pengurus Harian yang baru saja terpilih berdasarkan Rapat Tim Formatur:


- Bung Naufan Silmi Lubis (Bendahara)

- Sarinah Chanassa N. Putri (Wakil Komisaris Bidang Pengembangan Organisasi)

- Bung  Andi Muhammad (Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi & Media)

- Bung Alem P. Arma (Wakil Komisaris Bidang Politik & Jaringan)


Untuk mengampu tugas selama setahun ke depan di Komisariat GMNI FIB UGM 2016/2017. Semoga amanah dan tetap semangat semuanya!


MERDEKA!!!

GMNI JAYA!!!

MARHAEN MENANG!!!

TUGAS UTAMA PEMUDA INDONESIA KINI: MENGEMBALIKAN TRISAKTI SEBAGAI PRINSIP BANGSA INDONESIA

Oleh:

Aslama Nanda Rizal

(Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi Komisariat GMNI Geografi UGM)

Trisakti merupakan konsep membangun bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Soekarno pada pidatonya tahun 1963. Trisakti yang berarti tiga kekuatan (sakti) berisi: Berdaulat di bidang politik, Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) di bidang ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Trisakti prinsip dalam perjuangan Indonesia melawan Imperialisme. Di bidang politik, Indonesia harus berdaulat secara mutlak tanpa intervensi negara manapun. Indonesia tidak boleh berada di bawah negara lain. Indonesia harus mutlak lepas dari Kolonialisme. Konsep berdaulat di bidang politik tersebut juga berjalan seiring perjuangan merebut Irian Barat dari Kolonialisme Belanda. Soekarno merasa Irian Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saat itu masih menjadi wilayah cengkeraman Belanda.

Setelah Irian Barat berhasil masuk ke dalam Indonesia, konsep berdaulat di bidang politik tetaplah relevan. Berdaulat di bidang politik berarti bangsa Indonesia wajib mempertahankan kedaulatan negara, tidak boleh lepas ke tangan negara lain. Hal tersebut menjadi riskan jika melihat fenomena lepasnya Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia. Hal tersebut tidak boleh terulang kembali. Bangsa Indonesia harus mempertahankan kedaulatan negaranya. Lebih dari itu, karena konteksnya adalah politik, jadi pembahasannya tidak hanya perihal wilayah kedaulatan negara. Tapi juga jelas secara politik kenegaraan. Indonesia adalah negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas bersahabat dengan seluruh bangsa dan negara di dunia dan aktif dalam perjuangan perdamaian dunia. Dalam sikap politik kenegaraan, Indonesia tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Indonesia harus menentukan sikap politiknya sendiri yang sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut.

Di bidang ekonomi, Soekarno mengamanatkan bangsa Indonesia agar Berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia tidak boleh menjadi bangsa dan negara yang ketergantungan dengan asing. Konsep ini adalah arahan bagi bangsa Indonesia agar mewujudkan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konsep ini dicetuskan dengan maksud yang jelas, melawan Kapitalisme. Perekonomian Indonesia tidak boleh liberal, tidak boleh bertekuk lutut pada para pemodal, para kapitalis. Perekonomian Indonesia haruslah menganut kolektif-kolegial, sesuai pasa 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam Indonesia haruslah dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi saat ini, kapitalisme merajalela di Indonesia. Ekonomi Kerakyatan yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa (Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain), pada dasarnya adalah konsep Berdikari itu sendiri. Soekarno dengan Reformasi Agraria, Hatta dengan Kooperasi, dan Syahrir dengan Sosialisme Pembangunan, pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan Berdikari di bidang ekonomi.

Terakhir, adalah Berkepribadian dalam Kebudayaan. Soekarno mencetuskan konsep ini harus dilihat konteksnya. Pada saat itu (1960-an), tengah berlangsung Perang Dingin antara Blok Barat (Liberal-Kapitalis) melawan Blok Timur (Komunis). Indonesia yang menganut politik bebas aktif, tidak memihak blok manapun. Malah Soekarno mewakili Indonesia bersama para pemimpin bangsa dan negara lainnya yang sepaham, membentuk gerakan sendiri yakni Gerakan Non Blok. Sebuah gerakan untuk menengahi kedua blok. Negara-negara yang tergabung di dalamnya tidak memihak blok manapun. Namun tetap satu perjuangan, melawan Kolonialisme dan Imperialisme (yang utamanya ialah bangsa Barat). Soekarno tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan para kolonialis dan imperialis. Bangsa Barat yang terus memperluas pengaruhnya (Kolonialisme dan Imperialisme), tidak hanya melakukan ekspansi politik dan ekonomi, tapi juga di bidang kebudayaan. Budaya bangsa Barat yang liberal masuk ke Indonesia sebagai dampak dari ekspansi tersebut (westernisasi). Ekspansi kebudayaan tersebut adalah cara bangsa Barat memperluas hegemoninya.

Soekarno tidak ingin itu terjadi pada bangsa Indonesia. Maka pada saat itu, Soekarno menetapkan suatu kebijakan larangan bangsa Indonesia untuk menikmati kebudayaan Barat (seni, utamanya music sebagai yang paling mudah mempengaruhi manusia). Soekarno melarang diputarnya lagu-lagu Barat, terutama yang sedang terkenal saat itu, grup music The Beatles. Soekarno menginginkan bangsa Indonesia agar mencintai dan menggunakan kebudayaannya sendiri, kebudayaan Indonesia. Budaya tersebut berdasarkan Pancasila. Sebab Pancasila adalah budaya bangsa Indonesia. Budaya berketuhanan, budaya berkemanusiaan, budaya persatuan, budaya musyawarah, dan budaya memperjuangkan keadilan sosial, dapat diperas menjadi satu yakni gotong royong.

Kebudayaan nasional bukan berarti menghilangkan identitas masyarakat sesuai tempatnya berasal. Masyarakat Jawa tetaplah pertahankan budaya Jawanya. Sunda, Madura, Minangkabau, Aceh, Batak, Melayu, Bali, Sasak, Bugis, Makassar, Dayak, Toraja, Manado, Maluku, Flores, Papua, dan seluruh suku bangsa di Indonesia tetaplah pertahankan budayanya masing-masing sebagai identitas asli masyarakat sesuai daerah asalnya. Namun identitas kedaerahan tersebut janganlah sampai menjadi sentiment primordial. Tapi justru dengan banyaknya kebudayaan tersebut haruslah membuat rakyat Indonesia bersatu dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang majemuk namun menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Sebab seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki satu benang merah yang sama, yakni budaya gotong royong. Hal tersebut menjadi landasan sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

Berkepribadian dalam Kebudayaan. Hal tersebut sudah jelas. Bahwa dalam kebudayaan, bangsa Indonesia haruslah memiliki kepribadian, yakni kepribadian bangsa Indonesia, Nasionalisme Indonesia yang mempersatukan seluruh elemen kebudayaan tersebut. Nasionalisme Indonesia adalah prinsip dari persatuan kebudayaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia haruslah menjadi pemersatu, bukan pemecah. Soekarno mengatakan (mengutip dari Gandhi), My Nationalism is Humanity. Nasionalisme Indonesia haruslah yang berjiwa kemanusiaan. Bukan untuk menindas suku ataupun bangsa lain. Bukan untuk menjadi bangsa perusak. Bukan sekadar sebagai kebanggaan yang terlalu kuat seperti Jerman di masa lalu dengan Nazisme maupun Italia dan Jepang dengan Fasismenya. Termasuk bangsa Barat dengan Kolonialisme dan Imperialismenya. Merasa bangsa bahkan ras paling unggul, lalu menghancurkan bangsa lain demi menguasai dunia. Bukan seperti itu yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Soekarno mencetuskan konsep Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Jika melihat konteks saat ini, rasanya prihatin. Sebab berkepribadian dalam kebudayaan telah luntur dari bangsa Indonesia. Masyarakat kini terjerumus dalam Individualisme. Gotong royong kian ditinggalkan, seiring dengan westernisasi yang semakin mencengkeram bangsa Indonesia dengan dalih modernisasi dan globalisasi. Kemajuan adalah hal yang diinginkan, modernisasi dan globalisasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan di zaman sekarang. Namun westernisasi terbawa dengan modernisasi dan globalisasi tersebut, bangsa Indonesia tidak mampu menyaringnya dengan baik. Sehingga lunturlah westernisasi dalam modernisasi dan globalisasi.

Modernisasi dan globalisasi sebenarnya positif, namun westernisasi membawa pengaruh negatif. Padahal pada 1960-an, Soekarno telah mewanti-wanti hal tersebut bahkan dengan kebijakan yang sangat tegas dan ekstrim, melarang hal apapun yang berbau bangsa Barat masuk ke Indonesia. Namun sejak Orde Baru berkuasa, apalagi setelah Reformasi 1998, mengubah hal tersebut. Pasca Reformasi 1998, Indonesia semakin jatuh ke dalam Liberalisme dengan westernisasi dengan dalih modernisasi dan globalisasi. Tanpa terasa, Indonesia dicengkeram Imperialisme. Tidak lagi secara fisik, namun secara halus, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dampak dari hal tersebut adalah Individualisme, lunturnya gotong royong. Masyarakat Indonesia kebanyakan saat ini sibuk mengurusi dirinya sendiri, saling sikut sana-sini, saling menindas, kriminal dimana-mana karena faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi juga di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa. Saat ini, mahasiswa semakin menjauh dari akarnya, yakni rakyat. Padahal mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Mahasiswa kini terjebak dalam sistem pendidikan Indonesia yang dicengkeram Kapitalisme. Pendidikan tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun untuk mencetak pegawai-pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendidikan takluk oleh kepentingan pemodal (kapitalis). Sistem pendidikan Indonesia utamanya di Perguruan Tinggi membuat mahasiswa Indonesia saat ini menjadi semakin individualis. Sibuk kuliah dan penelitian semata demi tuntutan akademik. Hal tersebut membuat banyak mahasiswa menjadi apatis, kurang peduli dengan permasalahan rakyat.

Hal tersebut juga bisa dilepaskan dari semakin majunya teknologi. Satu sisi, kemajuan teknologi sangat baik demi kemajuan masyarakat. Tapi di sisi lain, majunya teknologi memberi dampak Individualisme tersebut. Terutama sejak semakin canggihnya gadget. Kini, bahkan banyak anak kecil pun sudah memegang gadget sendiri. Satu sisi, gadget sangat baik demi memudahkan informasi dan pekerjaan. Tapi di sisi lain, gadget membuat orang menjadi malas. Dampak dari gadget ialah menguatnya Indvidualisme, apatis, dan lunturnya gotong royong, dan mendistorsi kebiasaan kumpul bareng atau srawung. Bahkan menjadi fenomena saat ini, jika sedang berkumpul, justru malah sibuk dengan gadget masing-masing.

Semua itu adalah dampak hilangnya konsep Trisakti dari bangsa Indonesia, khususnya Berkepribadian dalam Kebudayaan. Hal tersebut adalah tantangan zaman yang harus diselesaikan bangsa Indonesia. Trisakti itu menembus zaman. Trisakti masih sangat relevan hingga kapanpun. Oleh sebab itu, perlunya kita menggaungkan kembali Trisakti sebagai prinsip bangsa Indonesia. Mulai saat ini hingga anak cucu kelak, bangsa Indonesia harus kembali pada Trisakti. Tapi suatu tantangan tersendiri bagi kita agar Trisakti bisa kembali menjadi populer dan menjadi prinsip bangsa Indonesia. Implementasi dari Trisakti pada saat ini sangat berat, tapi bukan tidak mungkin. Sebab Soekarno telah memberikan pondasi bagi bangsa Indonesia, Trisakti tersebut. Tinggal kita sebagai penerusnya harus mengimplementasikan kembali Trisakti yang kini terlupakan. Modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi, dan gadget seharusnya bukan menjadi alasan lunturnya kepribadian bangsa Indonesia. Justru kemajuan teknologi, mudahnya akses informasi, harus dimanfaatkan secara positif, utamanya untuk mempopulerkan kembali Trisakti. Hal tersebut adalah tugas pemuda Indonesia saat ini: mengembalikan Trisakti sebagai prinsip bangsa Indonesia

JOKOWI, ORDE BARU, DAN MARHAEN INDONESIA

Oleh:

ASLAMA NANDA RIZAL

MAHASISWA JURUSAN SEJARAH UGM

KEMENTERIAN AKSI & PROPAGANDA BEM KM UGM

WAKIL KOMISARIS BIDANG KADERISASI KOMISARIAT GMNI GEOGRAFI UGM

(Materi Pada Diskusi Publik Bersama KAMMI UGM dan HTI Yogyakarta, Jumat 16 Oktober 2015)

20 Oktober 2015 nanti tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Walaupun baru setahun menjabat, namun pemerintahan kali ini carut marut. Dalam setahun, terjadi banyak kasus baik dalam skala elit maupun akar rumput di Indonesia. Kurang lebih sebulan setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut langsung dimaknai negatif oleh kebanyakan masyarakat kita. Dalam tataran elit, kasus pemilihan Kepala Polisi RI (KAPOLRI). Melibatkan Budi Gunawan yang dianggap korupsi karena kasus rekening gendut, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga yang terbaru mengenai revisi Undang-undang yang bertujuan untuk mengkebiri kekuatan KPK yang dilakukan oleh DPR – RI. Menurut saya, tidak hanya eksekutif, namun juga Legislatif atau Parlemen Indonesia juga keblinger.

Dalam tataran akar rumput, rakyat Indonesia terutama golongan bawah, yang oleh Bung Karno dinamakan kaum MARHAEN, semakin menderita. Baru-baru ini, Presiden Jokowi merilis paket kebijakan ekonomi tahap II. Isinya adalah memudahkan pembukaankeran investasi sebesar-besarnya bagi para pemodal yang berbisnis di Indonesia. Hal tersebut semakin melanggengkan Kapitalisme dan menyengsarakan kaum Marhaen. Sumber daya alam Indonesia semakin dikeruk untuk kepentingan perut pemodal. Bung Karno pernah berkata bahwa Kapitalisme itu bukan suatu bangsa. Kapitalis bukan hanya bangsa asing. Bukan hanya Amerika, Inggris, Jepang, Belanda, dan lain-lain. Tapi juga Kapitalis bangsa sendiri. Kapitalisme bukan soal suku, agama, ras, maupun aliran kepercayaan. Tapi Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi, yang menindas. Sangat menindas. Bahkan sangat Jahannam.

Berikutnya, kasus yang masih langgeng seperti kisah cinta Habibie dan Ainun. Ya, PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Sejak 1967, Freeport Berjaya mengeruk emas di “Rumah Cendrawasih”. Kepingan surge, Papua. Bahkan, kini kontraknya diperpanjang hingga 2041. Maka, sangat wajar jika gerakan Papua Barat Merdeka atau yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) menguat di sana. Hal tersebut adalah dampak dari pemerintah Indonesia yang mengizinkan Papua dieksploitasi secara sangat berlebihan. Bahkan, jika dilihat dari atas, tanah Papua kini cekung sangat dalam ke bawah. Sebab tambangnya dikeruk sudah hampir 50 tahun.

Selanjutnya, kasus pembangunan pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia di Kendeng Utara, Rembang. Lalu kasus pembangunan Bandara Kulon Progo Yogyakarta, pendirian tambang dan kebrutalan yang dilakukan TNI – AD di Urut Sewu, Kebumen. Juga yang baru-baru terekspos media dengan sangat masif, kasus pembunuhan secara biadab terhadap Salim Kancil akibat menentang pendirian pembangunan tambang di Lumajang. Jika ditelusuri, tidak heran bahwa saya menyimpulkan. Bahwa Kapitalisme bercokol akibat “Cinta Segi Empat” antara Kapitalis, Pemerintah, Akademisi, dan Aparat Negara (TNI, POLRI, dan Satpol PP). Mereka semua bekerjasama, saling bercinta, untuk kepentingan mereka dan menindas rakyat. Ya. lagi-lagi Marhaen jadi korban. Dan terakhir (yang terekspos media), adalah kasus asap di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut adalah ulah para Kapitalis, yang seperti saya jelaskan sebetulnya. Didukung oleh Pemerintah, Akademisi, dan Aparat Negara. Hal tersebut membuat kita bertanya, siapa yang salah? Jelas. Pemerintah Jokowi-JK mewarisi pemerintahan sebelumnya, SBY-Boediono. Namun kini, seluruh tanggung jawab tersebut dipikul Jokowi –JK. Dan seluruhnya jika ditelusuri, adalah warisan dari rezim Diktator Orde Baru.

DOSA BESAR ORDE BARU

Orde Baru adalah biang keladi dari perusakan Indonesia. Dengan dalih, Anti-Komunisme dan dalih semangat pembangunan ekonomi, Orde Baru membuka keran investor selebar-lebarnya. Orde Baru adalah kaki tangan Kapitalis dan Imperialis Barat. Para jajaran militer saat itu kebanyakan alumni pendidikan Barat. Sangat wajar, mereka menjadi agen Barat. Padahal sebelumnya, Bung Karno telah mengkonsep perekonomian Indonesia dengan baik. Walaupun banyak kritik terhadap ekonomi Indonesia yang carut marut. Hal tersebut tidak mengapa menurut saya. Sebab, Bung Karno hanya 6 tahun menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. sejak 1959 hingga 1965. Sejak 1945 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal / Parlementer. Bung Karno hanya menjadi Kepala Negara. Bung Karno akhirnya geram dengan sistem tersebut yang dianggap terlalu politis dan mementingkan kepentingan masing-masing partai politik. Bung Karno membubarkan sistem tersebut dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu, Bung Karno mengkonsep banyak gagasan untuk kemajuan rakyat Indonesia. Bahkan Bung Karno membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni Manifesto Politik / UU 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Nasional (MANIPOL / USDEK). Namun sayang, belum sempat terealisasi, Bung Karno dikudeta oleh Suharto dan kawan-kawan gerombolan yang menamakan diri mereka sebagai Orde Baru.

Di masa Orde Baru, kritik terhadap pemerintah atas nama Tuhan dicap “Ekstrim Kanan, DI / TII”. Kritik terhadap pemerintah atas nama rakyat kecil dicap “Ekstrim Kiri, Komunis, PKI”. Aktivitas mahasiswa juga dikebiri dengan diberlakukannya Normalisasi Kebijakan Kampus / Badan Keamanan Kampus (NKK / BKK). Hal tersebut membuat aktivis pergerakan tidak berkutik sebab jika tertangkap akan dikenakan pasal subversive dan mengganggu stabilitas nasional. Hal tersebut membuat langgengnya Kapitalisme pada masa Orde Baru. Saya menganggapnya, Kapitalisme Terpusat. Sebab, perekonomian Indonesia harus lewat keluarga Cendana, keluarga Suharto. Di masa Orde Baru itulah, mindset investasi menghinggapi otak rakyat Indonesia hingga kini. Investasi dan penanaman modal dianggap sebagai cara instan untuk melakukan pembangunan. Indonesia juga menjadi “kacung” IMF & World Bank hingga kini dan sulit lepas dari jeratannya. Hal tersebut adalah efek dari 32 tahun Orde Baru berkuasa.

APA YANG BISA DILAKUKAN MAHASISWA?

            Itu menjadi pertanyaan konkrit yang sering dilontarkan banyak pihak. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Apakah demonstrasi masih relevan? Apakah pergerakan mahasiswa masih berguna? Dan lain-lain. Berbagai pertanyaan tersebut sejatinya adalah peremehan terhadap kita, mahasiswa yang masih bergerak demi perbaikan bangsa. Saya anggap, aktivis pergerakan mahasiswa kini adalah “spesies langka”. Begitu sulitnya jaman ini. Sebab, Kapitalisme tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kapitalisme berkembang dengan baik dan cepat sebab telah mengalami berbagai trial and error. Kapitalisme dulu adalah Kapitalisme Klasik, dan kini menjadi Kapitalisme Tingkat Lanjut. Dengan berbagai cara Kapitalisme dibungkus. Bahkan atas nama agama. Bank Syariah misalkan, mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan Islam. Padahal sejatinya hanya kepanjangan tangan dari Kapitalisme.

            Begini, saudara-saudara sekalian. Kita terdiri dari beragam suku, agama, ras, aliran kepercayaan, ideologi, dan organisasi. Marilah kita hilangkan sentiment perbedaan tersebut. Marilah kita bersatu dalam dasar negara Pancasila untuk bergerak bersama secara Gotong Royong. Jangan memperdebatkan masalah konsep negara, karena kami dari GMNI tidak akan pernah sepaham dengan kawan-kawan dari HTI perihal negara. Kami tetap memegang teguh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai Dasar Negara sampai tetes darah penghabisan hingga nyawa melayang. Kawan-kawan HTI pun demikian dengan konsep Khilafah Islamiyah versi mereka. Saya hadir di sini bukan untuk memperdebatkan itu. Tapi lebih untuk menjalin “ukhuwah” kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia.

            Mungkin terlihat sangat sederhana dan terkesan tidak memberi solusi. Namun marilah kita bertanya, apa yang kita punya untuk menyelamatkan rakyat kecil, kaum Marhaen? Uang melimpah? Kekuasaan? Tidak! Kita tidak punya semuanya. Yang kita punya hanyalah mulut untuk teriak melawan penindasan. Dan jemari tangan yang Tuhan ciptakan untuk menulis, mengetik, dan melakukan ini-itu untuk menyadarkan orang lain demi pembebasan kaum Marhaen (jangan-jangan Marhaen itu ialah kita sendiri) dari belenggu penjajahan halus jaman kini. Dan juga kaki untuk bergerak ke sana ke sini, untuk menghadiri berbagai diskusi dan aksi pergerakan mahasiswa. Sebab, pembuktian itu semua menurut saya bukan saat ini. Melainkan nanti, saat kita telah menjadi “orang”. Saat kita telah bekerja, saat kita telah menjadi pemerintah. Saat kita telah di atas, nurani akan mempertanyakan konsistensimu dalam perjuangan. Pembuktian sesungguhnya adalah saat kita telah diberi wewenang untuk itu.

            Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa jagalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai Dasar Negara kita. NEGARA INI TIDAK DIBUAT UNTUK MELINDUNGI MINORITAS, BUKAN PULA UNTUK MELEGITIMASI MAYORITAS. TAPI NEGARA INI DIDIRIKAN “SEMUA UNTUK SEMUA”. BUKAN UNTUK SATU GOLONGAN. BUKAN UNTUK SATU AGAMA. BUKAN UNTUK MAYORITAS. BUKAN UNTUK DIA, BUKAN UNTUK MEREKA, BUKAN UNTUK KALIAN, BUKAN UNTUK KAMU. BUKAN UNTUK AKU. TAPI UNTUK KITA. BUKAN UNTUK SIAPA-SIAPA TERSENDIRI, TAPI.. SEMUA UNTUK SEMUA.

Saya tutup celotehan saya ini dengan Surah Al-Ma’un ayat 1 sampai 3. Surah sebagai salah satu dalil perjuangan membela si miskin, kaum Marhaen.

“Tahukah Kamu (orang) yang MENDUSTAKAN AGAMA?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. DAN TIDAK MENGANJURKAN MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN (TIDAK PRO MARHAEN, TIDAK PRO RAKYAT KECIL, MENINDAS YANG LEMAH)”.

MERDEKA!!!

MARHAEN MENANG!!!

PERGERAKAN MAHASISWA SEKITAR PERISTIWA GERAKAN SATU OKTOBER (GESTOK) 1965

Oleh:

ASLAMA NANDA RIZAL

MAHASISWA ILMU SEJARAH UGM

WAKIL KOMISARIS BIDANG KADERISASI

KOMISARIAT GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) GEOGRAFI UGM

Pengantar

Pergerakan mahasiswa di Indonesia periode 1960-an sangat keras, dinamis, dialektis, dan politis. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tensi perpolitikan dalam negeri. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan dunia yang juga tengah terbagi menjadi dua kutub. Blok Barat dan Blok Timur. Walaupun Indonesia, India, Mesir, dan lain-lain memprakarsai Gerakan Non–Blok yang bertujuan menjadi blok sendiri tanpa bergabung dengan Blok Barat dan Blok Timur, namun Gerakan Non–Blok tersebut lebih condong ke Blok Timur. Sentimen anti-penjajahan, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme negeri-negeri di Asia dan Afrika membuat kecondongan tersebut.

Blok Barat yang terdiri dari Amerika dan sekutunya menggencarkan paham kapitalisme dan demokrasi liberalnya ke seluruh dunia. Sementara Blok Timur yang terdiri dari Uni Soviet dan sekutunya melawan dengan menggencarkan paham Marxisme/Leninisme ke seluruh dunia. Khususnya ke negeri-negeri yang menjadi koloni negara Barat. Hal tersebut terjadi setelah Perang Dunia II yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Disebut demikian sebab kedua Blok tersebut tidak berperang dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menyebarkan pengaruh ideologi. Dampak dari Perang Dingin tersebut membuat beberapa negeri terpecah menjadi duna negara. Seperti Korea Selatan dan Korea Utara, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Yaman Selatan dan Yaman Selatan, pembentukan Federasi Malaya yang kemudian menjadi Malaysia, dan lain-lain. Periode 1960-an menjadi klimaks dari dampak Perang Dingin tersebut. Khususnya di Indonesia.

Perpolitikan Indonesia periode 1960-an terkena dampak tersebut. Walaupun Pemerintah Indonesia bersikap tidak masuk ke dalam kedua blok tersebut. Namun pengaruh Perang Dingin sangat kuat mempengaruhi. Perpolitikan Indonesia masa tersebut bisa dikerucutkan menjadi tiga kubu. ABRI (Angakatan Bersenjata Republik Indonesia) Angkatan Darat (AD), Presiden Soekarno, dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Tanpa bermaksud mengkerdilkan peran partai politik maupun kelompok yang lain, ketiga kubu tersebut yang paling kuat dalam perpolitikan nasional saat itu. Bisa dibilang, di Indonesia sendiri terjadi juga Perang Dingin. ABRI-AD dianggap menjadi representasi Blok Barat, PKI dianggap sebagai representasi Blok Timur, dan Bung Karno sebagai penengah. Walaupun lebih condong ke Blok Timur.

Kelompok-kelompok yang membenci PKI dan yang tidak sepaham dengan komunisme merapat ke kubu ABRI-AD. Terutama kelompok Agama. Kebencian terhadap komunisme terjadi sebab komunisme dianggap sebagai atheisme. Ajaran yang tidak mengakui Tuhan. Komunisme juga dianggap sebagai ajaran ekstrim yang mengajarkan kekerasan hingga pembunuhan terhadap kelompok yang menentangnya. Sementara PKI menganggap kelompok ABRI-AD sebagai kaki tangan Blok Barat, sebab banyak yang sekali yang lulusan pendidikan Amerika dan Inggris. PKI menganggap ABRI-AD sebagai antek-antek kapitalis. PKI juga menganggap kelompok Agama sebagai Tuan Tanah dan pendukung Borjuasi Nasional. Secara politik, PKI menggandeng Presiden Soekarno sebagai rekan politik untuk mempertahankan diri dari rongrongan ABRI-AD dan kelompok lain yang menentangnya.

Dampak Terhadap Pergerakan Mahasiswa

Hal tersebut berdampak pada pergerakan mahasiswa. Saat itu sangat banyak gerakan mahasiswa, intra dan ekstra kampus. Gerakan mahasiswa intra kampus seperti Dewan Mahasiswa (DEMA) ataupun Senat Mahasiswa (SM). Gerakan mahasiswa ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Mahasiswa Pantjasila (Mapantjas), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) dan lain-lain.

Gerakan mahasiswa ekstra kampus tersebut pada masa itu beberapa menjadi onderbouw atau sayap dari partai politik. Beberapa tidak, namun memiliki kedekatan emosional dan ideologis terhadap partai politik. Seperti GMNI yang saat itu menjadi onderbouw PNI (Partai Nasional Indonesia), CGMI yang berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). PMII yang berafiliasi dengan NU (Nadhlatul Ulama), dan lain-lain. Juga Gemsos yang memiliki kedekatan emosional dan ideologis dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan HMI yang memiliki kedekatan emosional dan ideologis dengan Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). Kedua partai politik tersebut dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno sebab dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI / PERMESTA.

Kedekatan antara gerakan mahasiswa dengan partai politik membuat konflik antar gerakan tersebut. HMI saat itu menjalin koalisi dengan gerakan-gerakan keagamaan mahasiswa seperti PMKRI dan GMKI. Sementara gerakan mahasiswa yang beraliran kiri menjalin koalisi seperti GMNI dan CGMI. Hal tersebut membuat sentiment antar gerakan mahasiswa ekstra kampus sangat kuat masa itu. GMNI dan CGMI sebagai gerakan mahasiswa yang beraliran kiri mengaku sebagai gerakan mahasiswa yang progresif-revolusioner. Mereka menganggap HMI dan lain-lain sebagai musuh revolusi atau kontra-revolusioner (kontrev). Sementara HMI dan gerakan mahasiswa keagamaan menganggap GMNI dan CGMI sebagai kaum sekuler dan komunis, bahkan ateis. Terutama terhadap CGMI. Sementara sentimen terhadap GMNI lebih bersifat politis dibanding ideologis. Sentimen terhadap GMNI terjadi sebab GMNI dianggap sebagai anak emas Presiden Soekarno dan menjadi gerakan mahasiswa paling kuat di seluruh Indonesia saat itu.

Sementara gerakan mahasiswa intra kampus seperti DEMA maupun SM ataupun kini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) menjadi tempat bertarungnya gerakan mahasiswa ekstra kampus. Bahkan terjadi hingga kini. Sebab gerakan mahasiswa intra kampus di dalamnya terdiri dari berbagai anggota gerakan mahasiswa ekstra kampus. Terutama saat Pemilihan Raya atau Pemilihan Mahasiswa, antar gerakan mahasiswa ekstra kampus saling berebut posisi di gerakan mahasiswa intra kampus. 

Pergerakan Mahasiwa Pasca GESTOK

Setelah terjadi peristiwa Gerakan 1 Oktober (Gestok)[1], posisi GMNI dan CGMI menjadi terjepit. Terutama CGMI. Sebagai sayap PKI, CGMI diserang oleh banyak gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan lainnya. Dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966. Mitos dan Dilema: Mahasiswa Dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970 misalnya,  dijelaskan mengenai penyerangan terhadap CGMI (Rum Aly, 2006). CGMI semakin terjepit setelah terjadi penyerangan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI. Sementara GMNI semakin terjepit sebab semakin banyak yang menyerang Presiden Soekarno, juga menyerang GMNI. Perpecahan internal juga terjadi pada GMNI. Pecahnya PNI menjadi dua kubu yakni PNI Ali & Surachman (PNI Ali – Surachman) serta PNI Osa Maliki & Usep (PNI Osa-Usep). Hal tersebut berdampak pada GMNI yang pecah menjadi GMNI Ali – Surachman dan GMNI Osa – Usep.

PNI dan GMNI Ali – Surachman adalah kelompok yang setia terhadap Presiden Soekarno dan gagasannya mengenai NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Sementara PNI dan GMNI Osa – Usep keluar dari barisan Presiden Soekarno sebab dianggap telah menyimpang dan terlalu dekat dengan PKI. Kelompok ini juga mencabut gelar “Bapak Marhaenisme” dari Presiden Soekarno. GMNI Osa – Usep yang dipimpin oleh Suryadi ikut terlibat dalam kelahiran Orde Baru.

Setelah peristiwa Gestok, beberapa gerakan mahasiswa seperti HMI, PMKRI, SOMAL, dan PMII, mendesak agar PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) yang merupakan wadah gerakan mahasiswa ekstra kampus di masa Presiden Soekarno –yang didominasi GMNI Ali – Surachman, CGMI, Perhimi, dan Germindo- untuk mengadakan kongres terkait sikap mereka perihal Gestok. PPMI merasa terdesak hingga membuat Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) saat itu, Sjarif Thajeb turun tangan. Ia mengusulkan pertemuan pada 25 Oktober 1965 di rumahnya. Namun pertemuan itu tidak dihadiri oleh gerakan mahasiswa beraliran kiri. Hanya GMNI Ali - Surachman yang hadir. Pertemuan tersebut berlangsung alot. Para pemimpin gerakan mahasiswa yang hadir pada saat itu sepakat untuk membentuk wadah baru sebagai pengganti PPMI, yakni KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), dengan program utama mengganyang PKI (Rum Aly, 2006).

Menteri Sjarif Thajeb bersikukuh menolak penyudutan terhadap Presiden Soekarno. Namun mereka menolak. Akhirnya di kemudian hari, terjadi seperti penyesalannya dari Menteri Sjarif Thajeb sebab ia menjadi salah satu pelopor berdirinya KAMI yang kemudian justru menyerang Presiden Soekarno. GMNI Ali – Surachman menyatakan sikap keluar dari KAMI. Saat itulah, GMNI Osa – Usep masuk. Mereka memanfaatkan momen tersebut. KAMI secara resmi dibentuk di Bandung, 1 November 1965. Selang beberapa hari setelah KAMI Jakarta terbentuk. Pembentukkan KAMI terjadi di Margasiswa PMKRI Jalan Merdeka 9, Bandung. Presidium KAMI terdiri dari HMI, PMII, PMKRI, SOMAL, MAPANTJAS, dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Organisasi mahasiswa intra kampus akhirnya mengikuti dengan membentuk KOMII (Kesatuan Organisasi Mahasiswa Intra-Universiter Indonesia). Pembentukan KOMII terjadi pada 24 November 1965. KOMII dipelopori oleh Dewan-dewan Mahasiswa maupun Senat-senat Mahasiswa dari 20 perguruan tinggi se-Bandung. Ketua Umum KOMII pertama adalah Rachmat Witoelar dari ITB.

Awalnya, pergerakan KAMI dan KOMII terpisah. Hal tersebut sebab keduanya tidak mau menyatu. Namun saat suasana perpolitikan dan ekonomi nasional yang semakin tegang serta carut-marut, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan awal bersatunya KAMI dan KOMII. Akhirnya disepakati dalam Presidium KAMI terdiri dari 4 unsur ekstra dan 4 unsur ekstra kampus. Menyatunya unsur intra dan ekstra kampus membuat aksi-aksi mahasiswa semakin tak terkendali. Pada 10 Januari 1966 terjadilah aksi besar-besaran mahasiswa seluruh Indonesia ke Jakarta. Aksi tersebut melahirkan tiga tuntutan yang dikenal sebagai TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat), yakni: Bubarkan PKI, Retool Kabinet Dwikora, dan Turunkan harga-harga.

Setelah peristiwa “TRITURA”, kondisi dalam negeri Indonesia semakin semrawut. Terutama di kalangan mahasiswa. KAMI dan KOMII yang melakukan aksi besar-besaran tersebut membuat kelompok yang membela Presiden Soekarno –bahkan Presiden Soekarno sendiri pun- geram. Waperdam I Soebandrio kemudian mempelopori dibentuknya Barisan Soekarno. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menyerukan untuk membentuk Barisan Soekarno. Pada 15 Februari 1966, Soebandrio mendampingi Presiden Soekarno mengadakan pertemuan terbatas dengan para pimpinan GMNI Ali – Suarchman, Germindo, MMI, dan Dewan Mahasiswa Universitas Bung Karno di Istana Merdeka. Maka terbentuklah Barisan Soekarno.

Terbentuknya Barisan Soekarno mendapat perlawanan dari KAMI. Terjadilah penyerangan kedua kubu dimana-mana. Keduanya saling bentrok. Barisan Soekarno berupaya untuk mempertahankan Presiden, sementara KAMI bersikukuh ingin menurunkan Soekarno beserta jajarannya dari kursi kepemerintahan. Terjadilah bentrokan dimana-mana. Bahkan jatuh korban jiwa. Salah satunya yang terkenal adalah Arief Rahman Hakim. TRITURA tidak dikabulkan Presiden Soekarno. Malah pada 24 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan unsur PKI. KAMI pun geram. Aksi mahasiswa besar-besaran kembali terjadi. Aksi tersebut membuat kemacetan parah di Jakarta. Para demosntran berhasil masuk ke Istana Negara. Pasukan Cakrabirawa menghadang dan terjadilah penembakan terhadap Arief Rahman Hakim.

Pergerakan Mahasiswa Pasca Lengsernya Soekarno

Setelah Soekarno lengser, situasi politik di Indonesia menjadi agak tenang untuk beberapa waktu. Naiknya Soeharto yang langsung mendengungkan pembangunan, perlahan mengikis hiruk-pikuk politik. KAMI pun terkena dampaknya. Jauh-jauh hari, Soe Hok Gie telah mewanti-wanti hal ini dan menyuruh KAMI untuk instropeksi diri. Soe Hok Gie terkenal pada saat itu sebagai aktivis mahasiswa yang kritis dalam tulisannya. KAMI perlahan tenggelam bersama tenggelamnya rezim Soekarno. Pada 1966, aktivitas perkuliahan terhenti karena situasi politik yang panas. Pada 1967, perkuliahan dimuali kembali. Sejak 1967 hingga 1970, suasana kehidupan kampus menjadi lebih tenang dan lancar. Hal tersebut membuat semangat mahasiswa perlahan menurun. KAMI pun mulai ditinggalkan. KAMI juga akhirnya disusupi kepentingan partai politik. Soe Hok Gie mengkritik keras hal ini. Ia menyoroti hubungan partai politik terhadap KAMI.

Soe Hok Gie menyoroti empat kelemahan KAMI. Yakni, secara struktural KAMI adalah koalisi berbagai ormas, pimpinan KAMI tidak dipilih secara demokratis, KAMI tidak memiliki ketegasan sebagai kekuatan moral ataupun politik, dan KAMI tidak lagi dapat mencari isu yang menjadi milik bersama. Periode tersebut juga menjadi titik awal meredupnya gerakan mahasiswa ekstra kampus. Bahkan bisa dianggap hingga saat ini. Setelah 1970, terjadi apa yang disebut sebagai Back To Campus. Kegiatan dan minat terhadap organisasi intra kampus lebih terasa dibandinh ekstra kampus. Hal tersebut yang menjadi titik awal dari munculnya sekat antara intra dan ekstra kampus. Bahkan hingga kini, intra kampus dianggap lebih bergengsi dibanding ekstra kampus.

DAFTAR BACAAN

Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966. Mitos dan Dilema: Mahasiswa Dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.

Nurcholish Madjid, dan kawan-kawan, HMI Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta: Gunung Kelabu, 1990.

Soebagijo, Perjuangan Pelajar IPI-IPPI, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Sulastomo, Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966, Jakarta: Kompas, 2000.

Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

---

[1] Walaupun hampir semua menyebutnya dengan Gerakan 30 September (G 30 S), saya lebih condong menyebutnya dengan Gestok. Memang gerakan tersebut bernama G 30 S, namun peristiwa tersebut berlangsung pada 1 Oktober 1965 dini hari.

LAGU “PERGI PAGI PULANG PAGI” REALITA MARHAEN DALAM CENGKERAMAN KAPITALISME & IMPERIALISME

Oleh:

Bung Aslama Nanda Rizal

(Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi Komisariat GMNI Geografi UGM)

Ku rela, pergi. Pagi, pulang pagi. Hanya untuk, mengais rezeki. Doakan, saja. Aku, pergi. Semoga pulang, dompetku terisi.

(Armada – Pergi Pagi Pulang Pagi)

            Lagu ini adalah karya salah satu grup musik asal Sumatera, Armada, dengan judul yang menggelitik. Ya. Pergi pagi, pulang pagi. Sedikit curhat, awalnya saya memandang lagu ini sebelah mata. Armada memang kerap membuat lagu yang mendayu-dayu dan “cengeng”. Tak ayal, grup musik ini kadang dicibir sebagai grup musik “kampungan”. Seperti Kangen Band, ST 12, atau Hijau Daun pada beberapa tahun lalu. Apalagi suara vokalisnya, Rizal, sangat bernuansa melayu. Cengkoknya saya akui bagus. Tepat jika ia menyanyi lagu melayu. Namun jika menyanyi lagu pop, apalagi lagu cinta-cintaan, menjadi kemayu.

            Salah satu teman saya ada yang sering mendengarkan lagu ini. Favorit katanya. Menggambarkan kehidupan rakyat. Awalnya, saya hanya tersenyum. Namun, kemudian saya penasaran. Saya dengarkan sekali. Enak juga. Awalnya hanya menikmati lagunya, sekedar mendengarkan. Namun, di suatu malam saya menyendiri hanya ditemani secangkir kopi. Saya dengarkan lagu ini terus menerus. Saya teliti seluruh liriknya. Saya hayati dan resapi. Ternyata, saya acungi jempol untuk Armada untuk karyanya kali ini. Tidak seperti karyanya yang berjudul “Buka Hatimu”, atau “Mau Dibawa Kemana”. Menggambarkan lelaki yang lemah di hadapan wanita.

            Liriknya sederhana, sangat sederhana. Menceritakan sosok suami yang pergi bekerja dari pagi hingga pulang pagi lagi untuk “mengais” rezeki. Demi istri dan keluarga tercinta. Lagu ini menarik untuk dikupas habis mulai dari musik, lirik lagu, hingga cerita dalam video clip-nya.

Musik

            Seperti lagu-lagu Armada lainnya, musik yang diusung selalu bernuansa melayu. Walau beraliran / genre pop. Namun bisa dibilang, musiknya sangat melayu. Lebih tepat pop-melayu. Khusus di lagu “Pergi Pagi Pulang Pagi”, gebukan drum dan temponya sangat kental bernuansa melayu. Suara khas dari Rizal, Vokalis Armada, mendayu-dayu. Cengkoknya pas. Lagu ini juga enak didengar dengan berbagai versi. Seperti biasa, para penyanyi dangdut kerap meng-cover lagu-lagu pop. Khususnya pop-melayu. Sebab memang ada kedekatan nuansa dalam kedua aliran musik tersebut. Penyanyi Campursari kawakan, Didi Kempot, juga pernah membawakan lagu ini dengan nuansa Jawa. Campursari. Liriknya pun diubah ke dalam bahasa Jawa. Enak juga mendengarnya. Saya menontonnya di Youtube, pada acara “Bukan Empat Mata”. Saya bukan kritikus musik. Hanya penikmat biasa. Demikian yang bisa saya bahas mengenai musik dalam lagu tersebut.

Lirik Lagu

            Lagu ini diawali dengan pernyataan kesungguhan untuk yang tercinta. Apapun rintangannya, demi yang dicinta, akan ditempuh. Panas hujan begini, makanan sehari-hari, adalah penekanan untuk meyakinkan yang tercinta. Lirik tersebut menurut saya yang paling sering dialami para Marhaen. Ya. para Marhaen terbiasa dengan suasana seperti ini. Kita bisa lihat misalnya para gelandangan di pinggir jalan, tukang parkir, dan lain-lain. Para petani rela berkotor-kotor, nelayan rela bertaruh nyawa di tengah lautan ganas, semua demi yang dicintainya. Lirik yang digunakan dalam lagu ini sangat sederhana. Bahasanya mudah dipahami masyarakat. Entah disadari atau tidak, bahkan oleh Armada sendiri, lirik lagu ini bisa dianggap sebagai kritik sosial.

Cerita dalam Video Clip

            Video Clip dalam lagu ini menggambarkan tentang sosok seorang ayah yang berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ada tukang sapu jalanan, supir taksi, dan juga Satpam (satuan pengamanan). Ditampilkan juga scene supir taksi yang sedang menghitung uang, tiba-tiba uangnya terbang dan susah payah untuk dikejar. Terlihat betapa berharganya uang Rp. 50.000,- bagi kaum Marhaen. Tidak bagi para Borjuis dan para Kapitalis yang senang menghamburkan uang, yang memiliki modal melimpah dan terus berputar. Rp. 50.000,- bagi mereka kecil. Namun bagi kaum Marhaen, uang bernilai demikian adalah besar.

Nampak juga seorang anak kecil yang membaca poster konser Armada, seakan berharap ingin menonton bersama ayah dan ibunya, juga terdapat istri yang menunggu di rumah dengan wajah resah. Menariknya, Armada seolah memberikan kesempatan kepada tokoh istri dalam lagu tersebut untuk berbicara. Aku rela, ditinggal. Pagi, pulang pagi. Karena kamu mencari rezeki. Itu adalah pernyataan kerelaan hati seorang istri yang bersabar menunggu suaminya pulang.

            Dalam video tersebut juga ditampilkan Armada tampil menghibur masyarakat dengan lagu ini. Seperti “Band Kampung” lainnya, musik Armada yang easy listening ini memang mudah diterima masyarakat Indonesia. dalam video tersebut terlihat masyarakat berkumpul dan bergoyang bersama. Ya. seperti itulah rakyat kecil Indonesia, kaum Marhaen. Hiburan seperti penampilan “Band Kampung” atau “Dangdutan” seolah menjadi pelipur lara sejenak. Bak obat bius. Mematikan penderitaan sementara. Marhaen bisa bergoyang bersama, bisa terhibur seolah tiada masalah. Padahal mereka dilanda kesengsaraan akibat cengkeraman Kapitalisme & Imperliasme. Di akhir video tersebut digambarkan betapa bahagianya saat suami pulang menemui istrinya setelah lelah bekerja dan membawa uang.

Realita Marhaen Dalam Cengkeraman Kapitalisme & Imperialisme

Lagu ini adalah representasi kehidupan kaum Marhaen. Mereka hidup dalam cengkeraman Kapitalisme & Imperialisme, baik nasional maupun global (internasional). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mungkin Armada tidak sadar bahwa karya mereka ini adalah kritik sosial. Lagu ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang Money Oriented. Kebahagiaan diukur dengan uang. Kita pasti menolak hal ini. Biasanya kita menganggap kebahagiaan adalah lebih dari sekedar uang. Uang tidak bisa membeli segalanya.

Memang benar. Namun yang digambarkan dalam lagu ini adalah realita. Memang bahagia tidak bisa diukur dengan uang. Namun kita kini hidup di alam Kapitalisme & Imperialisme. Kedua sistem tersebut merampas makna dari kebahagiaan. Di zaman seperti ini, jika tidak memiliki uang bagaimana bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari diri sendiri dan keluarga? Pasal 33 dalam UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, tidak bisa diwujudkan oleh para pemimpin negeri ini. Sebab kepentingan pribadi diutamakan. Banyak sekali ekonom-ekonom Indonesia yang Neo-Lib. Antek-antek Neo-Liberal, yang menginginkan Kapitalisme & Imperialisme langgeng di Indonesia dengan dalih “kebebasan berusaha”.

Demi uang, apapun dilakukan. Ya. mencari rezeki halal memang kerap menyakitkan hati. Harus jujur dan tidak menipu serta tidak menindas orang lain kini adalah sebuah pengorbanan. Berbeda dengan para maling uang rakyat (baca: koruptor). Memanfaatkan kekuasaannya untuk memakmurkan keluarganya, namun mencuri uang rakyat. Begitu juga para bandar judi, para pebisnis narkoba, para mucikari, para pelacur, dan sebagainya yang menggadaikan imannya demi uang. Lagi-lagi soal perut. Mereka mendapat rezeki yang melimpah, namun haram. Dalam alam “kebebasan” seperti saat ini, halal-haram tak lagi perkara. Tuhan seakan dibius untuk tidur nyenyak agar tidak tahu apa yang mereka perbuat.

Masa yang disebut Reformasi kini menurut saya hanyalah perpindahan dari Kapitalisme Terpusat (Orde Baru dan Kroninya), kepada para Kapitalis & Imperialis global. Demi alasan “Demokratisasi”, kita justru kebablasan. Suka atau tidak, itulah yang terjadi. Prof. Dawam Rahardjo, Rektor Universitas Proklamasi 1945 Yogyakarta, pernah bercerita dalam diskusi publik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta di kampus tersebut. ia berkata bahwa ia kelabakan mempertahanakan Pasal 33 UUD 1945 yang berada dalam ancaman untuk diubah agar sesuai selera para ekonom Neo-Lib dan para Kapitalis.

Kembali ke topik utama, lagu ini menggambarkan ketidakberdayaan kaum Marhaen menghadapi kerasnya kehidupan. Terutama di kota-kota besar yang metro bahkan megapolitan. Di jalan-jalan kota-kota besar, terdapat kesenjangan sosial yang besar. Di tengah jalan, terdapat banyak mobil bergelimpangan. Sementara para Marhaen di pinggir jalan. Ada yang mengamen, mengemis, dan berjualan ala kadarnya speerti para pedagang asongan. Kapitalisme & Imperialisme menciptakan kesadaran palsu. Orang dihipnotis dengan kedua sistem tersebut. Membuat kebanyakan orang seperti biasa saja dengan kondisi demikian. Menganggap bahwa kesenjangan sosial tersebut seakan lumrah terjadi di kota-kota besar.

Tidak Hanya Suami

            Walau lagu ini menggambarkan perjuangan seorang suami dan bapak terhadap keluarganya, namun jika dianalisa dari realita masyakarat sejatinya tidak hanya itu. Lagu ini juga bisa direpresentasikan lintas usia. Contohnya, para pengamen cilik jalanan. Juga tidak hanya suami. Anak-anak dan pemuda pun demikian. Contohnya, para pemulung. Mereka semua rela melakukan apapun demi menyambung hidup. Ya. hidup mereka tidak lebih dari sekedar bisa bertahan hidup dan mengenyangkan perut. Walau hanya sekali sehari, atau bahkan tak tentu. Hanya untuk, mengais rezeki. Pun, bagi para istri dan ibu. Banyak dari mereka yang juga bekerja membantu suaminya. Contohnya, pembantu rumah tangga. Baik di dalam maupun luar negeri (Tenaga Kerja Wanita / TKW).

            Khusus TKW, banyak kasus penyiksaan yang mereka alami di luar negeri. Semua itu mereka hadapi demi keluarganya, khususnya demi anak-anaknya. Para TKW pun juga jarang pulang, bahkan tidak tahu kapan bisa pulang untuk menemui anaknya walau hanya sejenak. lebih dari “pergi pagi pulang pagi”. Mereka pergi dan tak tahu kapan kembali. Contoh berikutnya juga para pelacur (pekerja seks komersial). Hal ini memang kontroversial. Sebab banyak dari para pelacur yang sebenarnya mampu, tidak dalam kesulitan ekonomi. Namun demi harta dan gengsi, mereka gadaikan kehormatan mereka. Demi gaya hidup mewah. Walau banyak juga yang terpaksa menjadi pelacur karena kesulitan ekonomi.

Orang Kantoran Pun “Kena”

            Ternyata jika dianalisa lagi, golongan menengah pun juga terkena singgung oleh lagu ini. Ya. para pekerja. Orang-orang “kantoran” juga. Mereka banyak yang lembur demi memenuhi kebutuhan perusahaan. Para pekerja memiliki waktu yang terbatas bersama keluarganya, demi lembur hanya untuk mengembangkan perusahaan tempat mereka bekerja.

Hanya Untuk Mengais Rezeki

            Ini lirik yang paling mengena menurut saya. Sebab demi uang, manusia rela banting tulang. Bahkan jika sudah sukses, terkadang dimabukkepayang. Ya. lupa daratan. Demi “mengais rezeki” pula, manusia rela saling mencaci, memfitnah, mencuri, menyakiti hati, hingga membunuh. Benar kata Bung Karno, bahwa Kapitalisme & Imperialisme bukan bangsa. Bukan hanya “Londo”, bukan “Bule”. Namun Kapitalisme & Imperialisme adalah sistem yang menyangkut soal perut, soal perebutan rezeki.

            Penutup, saya hanya ingin mengingatkan bahwa rezeki bukan hanya uang. Kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya uang. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun yang harus diingat, di alam cengkeraman Kapitalisme & Imperialisme global ini, uang bisa menguasai segalanya.

Hanya ada satu kata, LAWAN!

MERDEKA!!!