WHAT SHOULD JOKOWI - JK DO?

Pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla (Jokowi – JK) merupakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Pemenang Pilpres 2014 ini yang menjadi pemimpin bagi sekitar 250 juta rakyat Indonesia pada periode 2104-2019. Dengan banyaknya harapan yang menumpuk, Pemerintahan Jokowi – JK akan memikul beban berat. Permasalahan bangsa ini begitu banyak dan berat yang sangat sulit diselesaikan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono yang baru saja berakhir, meninggalkan setumpuk permasalahan. Pemerintahan Jokowi – JK sebagai pemerintahan yang baru mewarisi permasalahan tersebut. Persebaran ekonomi, pembangunan, dan pendidikan yang belum merata, kasus korupsi pejabat yang sulit diberantas, permasalahan BBM, kriminalitas, diskriminasi terhadap minoritas, ancaman disintegrasi bangsa dengan banyaknya gerakan separatis yang ingin memisahkan dan ataupun menghancurkan NKRI, merupakan segelintir permasalahan warisan pemerintahan SBY – Boediono.

Pemerintahan Jokowi – JK diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Memang tidak mudah, bahkan tidak mungkin rasanya semua permasalahan bagi bangsa ini bisa terselesaikan. Karena masalah akan terus datang. Setelah menyelesaikan suatu permasalahan, akan timbul masalah yang baru. Maka dari itu, tidak mungkin pemerintahan Jokowi – JK menyelesaikan berbagai permasalahan “sendirian”. Pemerintahan Jokowi – JK membutuhkan bantuan rakyat. Jokowi – JK hanya sebagai komando, rakyatlah yang menjalankan komando tersebut. Jokowi – JK harus bekerjasama dengan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Yang paling awal dari kebijakan pemerintahan yang baru adalah memutuskan “para penghuni kabinet yang baru”. Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden & Wakil Presiden, Jokowi – JK belum memutuskan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya. Hal tersebut sangat fundamental karena para menterilah yang akan menjadi pembantu utama Presiden & Wakil Presiden dalam bertugas. Pemerintahan Jokowi – JK seharusnya memilih para menteri berdasarkan kualitas. Bukan kepentingan partai politik. Bukan bagi-bagi kursi. Bukan bagi-bagi kue. Sebagai langkah awal pemerintahannya, Jokowi – JK harus membuktikan kepada rakyat bahwa mereka akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Para menteri haruslah orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Bukan karena Koalisi Indonesia Hebat sebagai kubu pendukung Jokowi – JK pada saat Pilpres. Jokowi, sebagai Presiden, sebagai Panglima tertinggi, sebagai pemegang keputusan kebijakan, harus berani tegas dan tak takut menghadapi serangan politik dari musuh maupun dari pendukungnya sendiri.

Pemerintahan Jokowi – JK harus melakukan reformasi birokrasi. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan “sendiri”. Pemerintahan Jokowi – JK tidak bisa otoriter. Mereka harus melihat realita yang ada dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintahannya. Jika Jokowi – JK mampu merangkul rakyat, mampu membuat rakyat bekerja membantu pemerintahan, mampu membuat rakyat ikut merasa memiliki Indonesia, mampu membuat rakyat turun tangan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada, maka pemerintahan Jokowi – JK akan berhasil.

100 hari pertama merupakan hari-hari yang sangat krusial. Karena dalam 100 hari pertama, kualitas pemerintahan Jokowi – JK akan terlihat. “Mau dibawa ke mana Indonesia” akan tertebak. Jika Jokowi – JK gagal dan ataupun mengecewakan dalam 100 hari pertama mereka kerja, maka pemerintahan akan tidak stabil, kepercayaan rakyat akan turun. Maka menurut saya pribadi, 100 hari pertama kerja merupakan hari-hari yang sangat krusial. Pada hari-hari tersebut, Jokowi – JK harus kembali merangkul rakyat terutama para pendukungnya saat Pilpres yang lalu. Jokowi – JK jangan sampai melepaskan ikatan batin dengan para relawan yang telah ikut berjuang memenangkannya di Pilpres. Jokowi – JK harus sering blusukan di 100 hari pertama kerja. Bukan untuk pencitraan, melainkan mengajak rakyat secara langsung untuk membantunya bekerja. Pendekatan secara langsung menggunakan metode blusukan merupakan suatu keharusan bagi seorang pemimpin. Dengan pendekatan personal, hubungan batin akan tercipta.

Selain blusukan mengajak rakyat mendukung pemerintahannya, Jokowi – JK dalam 100 hari pertama kerja menurut saya harus memperbanyak kunjungan ke luar negeri. Mempererat hubungan diplomatik dengan berbagai negara agar bisa tercipta kerjasama yang baik dan tidak saling merugikan. Dengan dukungan dari banyak negara akan memperlancar pergerakan pemerintahan Jokowi – JK demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pemerintahan Jokowi – JK juga harus langsung memikirkan bersama jajaran penghuni kabinetnya bagaimana caranya meratakan persebaran ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang belum merata di seluruh penjuru NKRI. Secara teknis saya pribadi tidak bisa memberikan saran yang konkrit karena ilmu saya belum mencukupi untuk hal itu. Tapi saya sangat berharap kepada pemerintahan Jokowi – JK, pilihlah menter-menteri dari kalangan professional, akademisi yang ilmunya tak diragukan lagi. Jokowi – JK harus mau mengajak para ilmuwan bekerjasama untuk memajukan bangsa dan negara. Namun saya persamaan tujuan politik juga penting agar jalannya pemerintahan bisa stabil tanpa banyak gangguan. Meskipun pada penjelasan awal saya menolak Jokowi – JK bagi-bagi kursi, bukan berarti saya menolak 100% persen mengenai kepentingan politik. Kabinet Jokowi – JK harus diisi dengan mayoritas professional / akademisi, dan minoritasnya diisi oleh Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintahan Jokowi – JK. Hal tersebut akan memudahkan jalannya pemerintahan. Namun dengan catatan, orang-orang dari Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi menteri-menteri juga haruslah dari kalangan professional / akademisi. Harus diseleksi secara ketat kualitasnya. Jadi meskipun dari partai politik, kualitas dan semangatnya demi NKRI adalah hal yang paling utama.

Karena tiap menteri akan memimpin kementriannya masing-masing. Jika kementrian dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi – JK, maka pemerintahan akan berjalan lancar. Terutama kementrian yang berhubungan dengan perseberan ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jika Jokowi – JK mampu memegang “elemen-elemen” tersebut, maka kemerataan niscaya bisa diwujudkan.

            Pemerintahan Jokowi – JK juga harus memperbanyak organisasi masyarakat yang bertujuan baik demi bangsa dan negara. Selain memperbanyak, Jokowi – JK juga harus merangkul seluruh organisasi masyarakat yang telah ada. Pendekatan kepada seluruh organisasi masyarakat tersebut juga harus melalui pendekatan personal agar hubungan batin tercipta. Karena organisasi masyarakat memiliki massa, maka rakyat yang tergabung maupun simpatisan dari organisasi masyarakat tersebut akan “nurut” dengan kebijakan organisasinya. Jika organisasi masyarakat tersebut mendukung dan membantu pemerintahan Jokowi – JK dengan berbagai kegiatan yang positif, hal tersebut akan memperkuat pemerintahan. Rakyat akan semakin mencintai Jokowi – JK dan akan ikut membantu pemerintahan.

            Sangat sulit memang tugas pemerintahan Jokowi – JK. Namun semua tantangan niscaya bisa dilalui jika kobaran api semangat para pendiri bangsa dan negara ini melebur ke dalam jiwa kita semua.

TIKUS BERDASI

Aslama Nanda Rizal

Tuhan, apa Engkau tak salah

Menuliskan dalam buku takdirmu

Menjadikan mereka sebagai wakil kami?

Yang tiada mengenal etika saat persidangan

Yang sering berteriak “interupsi!”

Kami, yang mereka wakilkan di istana hijau yang besar dan tinggi

Menyaksikan langsung dari layar televisi

Keributan para TIKUS BERDASI

Demi pertahankan kepentingan golongan sendiri

Kami selalu dibawa-bawa

Kami selalu disebut-sebut

Kami selalu dicatut-catut

Dalam kampanye, diskusi, dan orasi mereka

Tuhan, saat ini aku tiada punya kuasa

Untuk berkubang dalam lumpur kotor itu

Untuk membungkam mulut-mulut bau

Yang selalu berteriak demi bangsa dan negara

Tuhan, jika Engkau sudah mencatatkan diriku dalam buku takdirmu

Untuk menjadi bagian dari mereka di masa depan

Maka, wahai Tuhanku

Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Izinkanlah aku menjadi pahlawan

Bagi rakyat yang malang

SOSIO-DEMOKRASI

Mengikuti gerakan yang berorientasi pemikiran Bung Karno, berarti harus siap untuk terus memutar otak. Karena tidak sembarang orang bisa mengerti pemikiran Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu. Bung Karno satu-satunya tokoh nasional yang pemikirannya menjadi ideologi tersendiri. Tidak mengekor kepada ideologi maupun tokoh luar negeri yang ideologinya dijadikan dasar perjuangan suatu golongan. Ideologi Bung Karno tersebut adalah Marhaenisme. Ideologi murni bangsa Indonesia.

Marhaenisme jika dijelaskan secara singkat berarti suatu paham untuk menyelamatkan kaum Marhaen (petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, pedagang kecil, dan lain-lain yang kecil-kecil). Bung Karno pernah berkata “yang saya namakan kaum Marhaen adalah setiap rakyat Indonesia yang melarat. Atau lebih tepat: yang dimelaratkan oleh Kapitalisme, Kolonialisme & Imperialisme”. Inti daripada Marhaenisme ada tiga: SOSIO-NASIONALISME, SOSIO-DEMOKRASI, dan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Yang ketiganya disebut sebagai TRISILA, hasil perasan daripada PANCASILA. Jadi Marhaenisme adalah PANCASILA itu sendiri.

Pada diskusi GMNI Komisariat Caretaker Geografi UGM kali ini membahas tentang SOSIO-DEMOKRASI. Apa itu Sosio-Demokrasi? Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid I, Bung Karno menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi-Politik dan Demokrasi-Ekonomi”, bahwa Sosio-Demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-Demokrasi bukan demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Tetapi adalah demokrasi sejati yang mencari kebesaran politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-Demokrasi adalah demokrasi politik dan ekonomi.

Demokrasi Indonesia seharusnya tidak membebek kepada demokrasi barat yang borjuis. Dalam demokrasi barat, rakyat berhak memberikan suaranya. Rakyat juga berhak untuk duduk di parlemen. Hanya demokrasi dalam politik, namun tidak dalam ekonomi. Karena ekonomi barat dikuasai para Kapitalis Lintah Darat penghisap rakyat. Pada Revolusi Perancis, kaum proletar / buruh dan kaum miskin lainnya diajak bersama-sama oleh para kaum borjuis untuk menumbangkan Raja dan system Feodalisme. Dengan dalih “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan”.

Rakyat jelata di Perancis yang tergiur oleh slogan tersebut turut berjuang bersama kaum borjuis tersebut. Namun setelah Raja digulingkan, Feodalisme malah berganti menjadi Kapitalisme. Pemerintahan dan ekonomi dikuasai oleh para pebisnis di Perancis demi kesejahteraan mereka sendiri. Itu yang terjadi begitu lama di Eropa, dari Perancis menyebar ke berbagai negara di Eropa. Meskipun pada perkembangannya, rakyat jelata akhirnya diberikan hak untuk bersuara dan ataupun duduk di kursi parlemen. Namun dalam perekonomian, rakyat jelata tak dapat berbuat banyak. Karena terutama Eropa Barat, menganut Liberalisme yang menurunkan system Kapitalisme. Ya, siapa yang kaya dia yang berkuasa. Persaingan bebas, perburuhan, kasta antara Budak & Majikan terjadi karena system tersebut.

Itu yang tidak diinginkan Bung Karno, maka dari itu dicetuskanlah apa yang disebut sebagai SOSIO-DEMOKRASI. Bahwa demokrasi bukan hanya dalam bidang politik saja. Melainkan juga dalam bidang ekonomi yang berpengaruh kepada hubungan sosial. Sosio-Demokrasi timbul karena Sosio-Nasionalisme dari akar Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak bersifat Chauvinis apalagi Fasis. Nasionalisme Indonesia bukan Nasionalisme barat. Nasionalisme Indonesia adalah karena perikemanusiaan. Bukan Nasionalisme sempit yang membatasi antara Indonesia dan negara lain. Bukan Nasionalisme yang merasa bahwa bangsa Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Apa itu Sosio-Nasionalisme? Singkatnya adalah Nasionalisme rakyat, yang menolak borjuasi penyebab kepincangan masyarakat.

Sosio-Demokrasi adalah kelanjutan daripada Sosio-Nasionalisme. Inti daripada Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi adalah bahwa Indonesia tidak serta menjiplak Nasionalisme dan Demokrasi ala Eropa. Tetapi Indonesia memiliki caranya sendiri dalam menjalankan Nasionalisme dan Demokrasi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

TANTANGAN PEMERINTAHAN JOKOWI – JK DALAM MELINDUNGI MINORITAS DI INDONESIA

20 Oktober 2014 yang lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi – JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi – JK sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya, SBY – Boediono. Kasus korupsi yang merajalela, masalah bahan bakar minyak (BBM),  kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) bagi rakyat miskin yang amburadul, kebijakan penyaluran bantuan dana BOS bagi sarana pendidikan di Indonesia yang tak merata, permasalahan kasus bank Century yang sampai saat ini belum tuntas, tidak adanya transparansi kerja pemerintah kepada rakyatnya, sistem ekonomi kapitalis yang masih mencengkeram Ibu Pertiwi, hingga masalah Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan beberapa contoh permasalahan pada masa pemerintahan SBY – Boediono yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi – JK.

Tantangan bagi pemerintahan Jokowi – JK yang menjadi fokus pembahasan opini ini adalah mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Penyerangan terhadap rumah ibadah bahkan pada jama’ahnya tidak bisa diterima. Contohnya di Yogyakarta pada bulan Mei 2014 yang lalu. Tercatat ada 6 kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kasus-kasus kekerasan tersebut diantaranya penyerangan terhadap umat kristiani yang tengah beribadah, dan lain-lain. Akibatnya, status Yogyakarta sebagai Negeri Toleran dipertanyakan.

 Juga terhadap warga Syi’ah & Ahmadiyah Indonesia, 2 aliran kepercayaan dalam Islam yang masih menjadi musuh bagi kelompok-kelompok Islam intoleran di Indonesia. Mengutip dari ahlulbaitindonesia.org pada tanggal 4 September 2014, dijelaskan bahwa pengungsi Muslim Syi’ah Sampang di Sidoarjo, dan pengungsi Ahmadiyah di asrama Transito, Nusa Tenggara Barat, juga banyaknya masjid-masjid Syi’ah dan Ahmadiyah yang disegel menyebabkan para Jama’ahnya harus beribadah di luar masjidnya sendiri, hingga detik-detik terakhir pemerintahan SBY – Boediono masih berada dalam ketidakjelasan nasib.

Komnas HAM menyebut pemerintahan SBY – Boediono gagal dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi rakyatnya. Menurut M. Imdadun Rahmat, salah satu Komisioner Komnas HAM, kasus Muslim Syi’ah Sampang dan Jama’ah Ahmadiyah yang masih berada di pengungsian merupakan potret nyata bahwa SBY telah gagal. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Imdadun Rahmat dalam konferensi pers yang dilakukan Komnas HAM pada 4 September yang lalu di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, dengan tema “Mendesak Komitmen Jokowi – Jusuf Kalla terhadap Penyelasaian Kasus Kebebasan Beragama Berkeyakinan sebagai Agenda Prioritas Pemerintah”.

Dalam sejarah Indonesia, Syi’ah dan Ahmadiyah adalah bagian yang tak terpisahkan dari umat Muslim Indonesia. Syi’ah telah berkembang di Nusantara sejak abad ke 12, sementara Ahmadiyah berkembang di Hindia-Belanda pada masa kolonial. Kita tidak bisa melepaskan mereka dari bagian kita, terutama Ahmadiyah. Gerakan Islam yang berasal dari India tersebut telah menginjakkan kakinya di tanah air sekitar 20 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Ahmadiyah Lahore masuk ke tanah air dibawa oleh Mirza Wali Ahmad Beig pada 1924, sementara Ahmadiyah Qadian menyusul dibawa oleh Rahmat Ali.

Pada kongres Sarekat Islam di Yogyakarta tahun 1928 membicarakan tafsir Al-qur’an yang digarap oleh Cokroaminoto dengan menggunakan tafsir Ahmadiyah Lahore. Haji Agus Salim berpendapat bahwa dari segala jenis tafsir Al-qur’an, baik dari kaum kuno, mu’tazillah, ahli sufi, dan golongan modern, tafsir Ahmadiyahlah yang paling baik untuk memuaskan para pemuda Indonesia yang terpelajar. Ahmadiyah juga mewarnai para pemuda Islam dalam Jong Islamieten Bond. Para Proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno & Hatta juga dekat dengan Ahmadiyah karena gerakan tersebut dinilai modernis, progesif, dan segar.

Perkembangan kedua kelompok Islam minoritas di Indonesia tersebut seharusnya dipahami betul oleh pemerintahan Jokowi – JK. Sungguh tak adil rasanya, jika hanya karena perbedaan aliran kepercayaan mereka harus tergusur dari rumahnya sendiri. Bahkan tak bisa beribadah di rumah ibadahnya sendiri yang disegel karena dianggap sesat. Jokowi – JK dan jajaran pemerintahannya harus membebaskan mereka dari cengkeraman kelompok Islam intoleran.

Kasus-kasus kekerasan atas nama agama tak boleh dianggap angin lalu bagi pemerintahan Jokowi – JK. Harus ditindak dengan sangat tegas dan tanpa ampun. Indonesia sebagai negara yang plural sedang dilanda ancaman bagi pluralitas tersebut. Dengan dilantiknya Jokowi – JK menaikkan harapan untuk perdamaian dan persatuan Indonesia atas nama Bhinneka Tunggal Ika yang pada dua periode kepemimpinan SBY gagal diwujudkan. Harapan minoritas ada di pundak Jokowi – JK saat ini.