WHAT SHOULD JOKOWI - JK DO?

Pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla (Jokowi – JK) merupakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Pemenang Pilpres 2014 ini yang menjadi pemimpin bagi sekitar 250 juta rakyat Indonesia pada periode 2104-2019. Dengan banyaknya harapan yang menumpuk, Pemerintahan Jokowi – JK akan memikul beban berat. Permasalahan bangsa ini begitu banyak dan berat yang sangat sulit diselesaikan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono yang baru saja berakhir, meninggalkan setumpuk permasalahan. Pemerintahan Jokowi – JK sebagai pemerintahan yang baru mewarisi permasalahan tersebut. Persebaran ekonomi, pembangunan, dan pendidikan yang belum merata, kasus korupsi pejabat yang sulit diberantas, permasalahan BBM, kriminalitas, diskriminasi terhadap minoritas, ancaman disintegrasi bangsa dengan banyaknya gerakan separatis yang ingin memisahkan dan ataupun menghancurkan NKRI, merupakan segelintir permasalahan warisan pemerintahan SBY – Boediono.

Pemerintahan Jokowi – JK diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Memang tidak mudah, bahkan tidak mungkin rasanya semua permasalahan bagi bangsa ini bisa terselesaikan. Karena masalah akan terus datang. Setelah menyelesaikan suatu permasalahan, akan timbul masalah yang baru. Maka dari itu, tidak mungkin pemerintahan Jokowi – JK menyelesaikan berbagai permasalahan “sendirian”. Pemerintahan Jokowi – JK membutuhkan bantuan rakyat. Jokowi – JK hanya sebagai komando, rakyatlah yang menjalankan komando tersebut. Jokowi – JK harus bekerjasama dengan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Yang paling awal dari kebijakan pemerintahan yang baru adalah memutuskan “para penghuni kabinet yang baru”. Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden & Wakil Presiden, Jokowi – JK belum memutuskan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya. Hal tersebut sangat fundamental karena para menterilah yang akan menjadi pembantu utama Presiden & Wakil Presiden dalam bertugas. Pemerintahan Jokowi – JK seharusnya memilih para menteri berdasarkan kualitas. Bukan kepentingan partai politik. Bukan bagi-bagi kursi. Bukan bagi-bagi kue. Sebagai langkah awal pemerintahannya, Jokowi – JK harus membuktikan kepada rakyat bahwa mereka akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Para menteri haruslah orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Bukan karena Koalisi Indonesia Hebat sebagai kubu pendukung Jokowi – JK pada saat Pilpres. Jokowi, sebagai Presiden, sebagai Panglima tertinggi, sebagai pemegang keputusan kebijakan, harus berani tegas dan tak takut menghadapi serangan politik dari musuh maupun dari pendukungnya sendiri.

Pemerintahan Jokowi – JK harus melakukan reformasi birokrasi. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan “sendiri”. Pemerintahan Jokowi – JK tidak bisa otoriter. Mereka harus melihat realita yang ada dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintahannya. Jika Jokowi – JK mampu merangkul rakyat, mampu membuat rakyat bekerja membantu pemerintahan, mampu membuat rakyat ikut merasa memiliki Indonesia, mampu membuat rakyat turun tangan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada, maka pemerintahan Jokowi – JK akan berhasil.

100 hari pertama merupakan hari-hari yang sangat krusial. Karena dalam 100 hari pertama, kualitas pemerintahan Jokowi – JK akan terlihat. “Mau dibawa ke mana Indonesia” akan tertebak. Jika Jokowi – JK gagal dan ataupun mengecewakan dalam 100 hari pertama mereka kerja, maka pemerintahan akan tidak stabil, kepercayaan rakyat akan turun. Maka menurut saya pribadi, 100 hari pertama kerja merupakan hari-hari yang sangat krusial. Pada hari-hari tersebut, Jokowi – JK harus kembali merangkul rakyat terutama para pendukungnya saat Pilpres yang lalu. Jokowi – JK jangan sampai melepaskan ikatan batin dengan para relawan yang telah ikut berjuang memenangkannya di Pilpres. Jokowi – JK harus sering blusukan di 100 hari pertama kerja. Bukan untuk pencitraan, melainkan mengajak rakyat secara langsung untuk membantunya bekerja. Pendekatan secara langsung menggunakan metode blusukan merupakan suatu keharusan bagi seorang pemimpin. Dengan pendekatan personal, hubungan batin akan tercipta.

Selain blusukan mengajak rakyat mendukung pemerintahannya, Jokowi – JK dalam 100 hari pertama kerja menurut saya harus memperbanyak kunjungan ke luar negeri. Mempererat hubungan diplomatik dengan berbagai negara agar bisa tercipta kerjasama yang baik dan tidak saling merugikan. Dengan dukungan dari banyak negara akan memperlancar pergerakan pemerintahan Jokowi – JK demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pemerintahan Jokowi – JK juga harus langsung memikirkan bersama jajaran penghuni kabinetnya bagaimana caranya meratakan persebaran ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang belum merata di seluruh penjuru NKRI. Secara teknis saya pribadi tidak bisa memberikan saran yang konkrit karena ilmu saya belum mencukupi untuk hal itu. Tapi saya sangat berharap kepada pemerintahan Jokowi – JK, pilihlah menter-menteri dari kalangan professional, akademisi yang ilmunya tak diragukan lagi. Jokowi – JK harus mau mengajak para ilmuwan bekerjasama untuk memajukan bangsa dan negara. Namun saya persamaan tujuan politik juga penting agar jalannya pemerintahan bisa stabil tanpa banyak gangguan. Meskipun pada penjelasan awal saya menolak Jokowi – JK bagi-bagi kursi, bukan berarti saya menolak 100% persen mengenai kepentingan politik. Kabinet Jokowi – JK harus diisi dengan mayoritas professional / akademisi, dan minoritasnya diisi oleh Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintahan Jokowi – JK. Hal tersebut akan memudahkan jalannya pemerintahan. Namun dengan catatan, orang-orang dari Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi menteri-menteri juga haruslah dari kalangan professional / akademisi. Harus diseleksi secara ketat kualitasnya. Jadi meskipun dari partai politik, kualitas dan semangatnya demi NKRI adalah hal yang paling utama.

Karena tiap menteri akan memimpin kementriannya masing-masing. Jika kementrian dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi – JK, maka pemerintahan akan berjalan lancar. Terutama kementrian yang berhubungan dengan perseberan ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jika Jokowi – JK mampu memegang “elemen-elemen” tersebut, maka kemerataan niscaya bisa diwujudkan.

            Pemerintahan Jokowi – JK juga harus memperbanyak organisasi masyarakat yang bertujuan baik demi bangsa dan negara. Selain memperbanyak, Jokowi – JK juga harus merangkul seluruh organisasi masyarakat yang telah ada. Pendekatan kepada seluruh organisasi masyarakat tersebut juga harus melalui pendekatan personal agar hubungan batin tercipta. Karena organisasi masyarakat memiliki massa, maka rakyat yang tergabung maupun simpatisan dari organisasi masyarakat tersebut akan “nurut” dengan kebijakan organisasinya. Jika organisasi masyarakat tersebut mendukung dan membantu pemerintahan Jokowi – JK dengan berbagai kegiatan yang positif, hal tersebut akan memperkuat pemerintahan. Rakyat akan semakin mencintai Jokowi – JK dan akan ikut membantu pemerintahan.

            Sangat sulit memang tugas pemerintahan Jokowi – JK. Namun semua tantangan niscaya bisa dilalui jika kobaran api semangat para pendiri bangsa dan negara ini melebur ke dalam jiwa kita semua.