“SEKOLAH SOSIO-NASIONALISME” MENYAMBUT HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2015

Oleh: Bung Aslam

Merdeka!!!

Hidup Mahasiswa Indonesia!!!

Hidup Rakyat Indonesia!!!

Saudara-saudara sekalian, setiap tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei adalah tanggal kelahiran tokoh yang sangat berjasa bagi pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. “Bapak Pendidikan Indonesia” tersebut memiliki nama asli Soewardi Soejaningrat dengan gelar Raden Mas. Ia lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada 26 April 1959 juga di Yogyakarta. Ia diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional oleh Presiden Soekarno dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305/ Tahun 1959, tanggal 28 November 1959.

Ia dianggap sebagai “Bapak Pendidikan Indonesia” karena banyak berkontribusi di dunia pendidikan nasional dengan mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan tersebut bercorak nasional dan menanamkan rasa kebangsaan dalam jiwa anak didik[1]. Hingga saat ini perguruan Taman Siswa masih kokoh berdiri dan berkembang dengan sangat baik di Kota Pendidikan, Yogyakarta.

Saya tidak ingin menulis biografi perihal Ki Hadjar Dewantara. Saya ingin mempertanyakan kepada saudara-saudara sekalian, apakah hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara hanya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional semata? Apa hanya cukup dengan melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 2 Mei, maka kita telah larut dalam euphoria-nya? Saya katakan, tidak! Sebagai Mahasiswa, kita tidak boleh larut dalam hal demikian.

Saudara-saudara sekalian, 2 Mei 2015 bertepatan dengan 126 tahun hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara. 3 Juli 2015 nanti juga bertepatan dengan 93 tahun berdirinya perguruan Taman Siswa. Sudah tua. Ya. perjuangan Ki Hadjar Dewantara untuk mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik hampir berlalu seabad.

Hal tersebut menjadi refleksi bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah bangsa kita telah benar-benar mengenyam pendidikan dengan baik? Apakah pendidikan di Indonesia telah merata? Apakah seluruh anak-anak kecil nan lugu di Papua sana telah menikmatinya? Apakah seluruh anak-anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke telah menyicipi manisnya pendidikan dengan layak? Belum saudara-saudara sekalian! Jangankan di Papua, di Jawa pun masih banyak anak Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Bahkan, sekadar menyicipinya pun tidak bisa karena himpitan ekonomi.

Berbanding terbalik dengan kondisi di perkotaan dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta milik para Kapitalis yang diisi oleh para anak-anak orang kaya. Anak para Kapitalis. Anak Konglomerat. Anak-anak yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk tersenyum riang karena kantong orang tuanya begitu tebal. Namun, di perkotaan juga masih banyak anak yang hanya bisa berlapang dada menerima takdir menjadi anak kaum Marhaen[2], anak si miskin. Terpaksa menjadi pemulung, terpaksa mengamen, bahkan dieksploitasi orang tuanya sendiri untuk menjadi pengemis. Itulah keadaan kaum miskin kota, saudara-saudara sekalian.

Dengan parafrase yang terkenal dari Ki Hadjar Dewantara yakni “Memanusiakan manusia”, pendidikan hendaklah menjadikan manusia seutuhnya. Dengan pendidikan, manusia dibentuk pengetahuan dan karakternya[3]. Pendidikan seharusnya menjadi senjata utama pembebas kaum Marhaen dari pemiskinan yang dilakukan oleh sistem yang menindas, yakni Kapitalisme, Kolonialisme, dan Imperialisme. Dengan pendidikan, seharusnya kita sebagai orang-orang yang berpendidikan membantu para Marhaen mendapat haknya di bidang pendidikan.

Permasalahannya, pendidikan saat ini sangat bernuansa Kapitalistik. Bahkan pendidikan secara tersirat terlah bertujuan melanggengkan cengkeraman Kapitalisme. Menurut Mastono, pendidikan bernuansa Kapitalistik memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memproduksi para buruh siap kerja. Saudara-saudara sekalian, tidak dapat terelakkan bahwa saat ini universitas, sekolah, dan pendidikan non-formal, banyak yang mengarahkan para peserta didik menjadi lulusan yang berstandar dengan perkembangan Kapitalisme. Kedua, pendidikan dikondisikan untuk memaklumi Kapitalisme. Tidaklah mengherankan bahwa banyak mahasiswa hingga dosen saat ini menganggap Kapitalisme sebagai corak produksi yang alamiah[4].

Kita harus melawan hal tersebut, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, perlu dibangun pendidikan yang bernuansa Sosialistik. Pendidikan yang bertujuan untuk mencapai sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah sesegera mungkin harus mengusir seluruh Korporasi penghisap rakyat di Indonesia. namun, dengan mengharapkan pemerintah semata sangat mustahil tujuan tersebut tercapai. Selain berbagai tuntutan untuk pemerataan dan keadilan pendidikan bagi rakyat harus terus dilayangkan kepada pemerintah, kita juga harus memberi pendidikan kepada kaum Marhaen dari akar rumput.

Salah satu contohnya adalah Yayasan yang didirikan oleh Anies Baswedan, Indonesia Mengajar dengan gerakannya yakni Gerakan Turun Tangan. Terjun langsung memberikan pendidikan kepada kaum Marhaen di berbagai daerah pelosok di seluruh Indonesia. Selain itu, berbagai komunitas pengajar pun telah banyak berdiri. Kita harus menghargai hal tersebut dan harus ikut bergabung. Namun lagi-lagi, tanpa lenyapnya Kapitalisme dan Imperialisme Modern yang bernaung dalam Korporasi asing dan dalam negeri, mustahil pendidikan yang bernuansa Sosialistik dapat terlaksana.

Selain dengan usaha melenyapkan Kapitalisme dan Imperialisme Modern dari bumi Indonesia, perlu rasanya melanjutkan usaha Ki Hadjar Dewantara untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, sekolah kebangsaan di Indonesia harus mulai didirikan dan diperbanyak jumlahnya. Saya memiliki gagasan untuk mendirikan sekolah kebangsaan yang berbasis Nasionalisme Soekarno.

Mengapa Nasionalisme Soekarno? Sebab nasionalisme a la Soekarno adalah Sosio-Nasionalisme. Bukan nasionalisme a la Perancis yang menjadi cikal bakal Kapitalisme. Bukan pula Nasionalisme a la Jerman, Italia dan Jepang di masa lalu yang Chauvinis & Fasis. Yang membunuh bangsa lain karena terlalu membanggakan bangsanya sendiri. Tapi Sosio-Nasionalisme, yakni Nasionalisme yang bersifat Sosialistik. Nasionalisme yang bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme yang berperikemanusiaan seperti Nasionalisme kata Mahatma Gandhi. Bung Karno sering berkata “Nasionalisme Indonesia adalah Taman Sarinya Internasionalisme”. Maksudnya adalah demi mencapai Internasionalisme yang bertujuan untuk keadilan sosial di seluruh dunia, perlu Nasionalisme Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme dalam pandangan Bung Karno dalah tahap awal untuk menuju Internasionalisme.

Hal tersebut perlu ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sosio-Nasionalisme, sebagai satu dari tiga bagian dari asas perjuangan buatan Bung Karno, Marhaenisme (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan Yang Berkebudayaan). Demi mewujudkan hal tersebut, perlu didirikan sekolah kebangsaan berbasis Nasionalisme Soekarno yang saya sebut sebagai “Sekolah Sosio-Nasionalisme”.

Memang terkesan utopis gagasan saya tersebut. namun bukan tidak mungkin hal tersebut dapat dilakukan, saudara-saudara sekalian. Semua keberhasilan di dunia ini bermula dari gagasan yang terjebak antara khayalan dan kenyataan. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti “Sekolah Sosio-Nasionalisme” banyak berdiri di seluruh penjuru Indonesia.

Dengan penanaman kebangsaan tersebut dalam pendidikan, diharapkan anak-anak Indonesia akan berjiwa Sosialistik sebab sekolah dan universitas tempat mereka belajar juga bernuansa Sosialistik. Sehingga tujuan pendidikan dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara (memanusiakan manusia) dapat terwujud.

Merdeka!!!

Hidup Mahasiswa Indonesia!!!

Hidup Rakyat Indonesia!!!

---

[1] Team Penyusun Bahtera Jaya, “Album 90 Pahlawan Nasional”, Jakarta: Bahtera Jaya, 1985, hlm. 39

[2] Rakyat Indonesia yang dimelaratkan oleh Kapitalisme, Kolonialisme, dan Imperialisme. Istilah yang dipopulerkan oleh Bung Karno dan menjadi asas perjuangan buatannya, Marhaenisme.

[3] Mastono, Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM 2011, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta, “Pendidikan yang Membebaskan Marhaen: Menyongsong GMNI Mengajar”, Yogyakarta: DPC GMNI Yogyakarta, materi diskusi menyambut Hari Pendidikan Nasional, 28 April 2015.

[4] Ibid,.

22 Desember: Hari Ibu, Hari Pergerakan Wanita Indonesia

Diambil dari Blog Bung Aslam (Kaderisasi)

https://aslamanandarizal.wordpress.com/2014/12/22/22-desember-hari-ibu-hari-pergerakan-wanita-indonesia/


Setiap tanggal 22 Desember di Indonesia selalu diperingati sebagai Hari Ibu. Di media sosial, hari tersebut selalu menjadi trending topic. Namun banyak yang tidak mengetahui mengapa tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Ibu. Pada 22-25 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Hari pembukaan kongres tersebut -22 Desember- ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959 sebagai Hari Ibu. Penetapan tersebut berdasarkan SK Presiden RI No. 316/1959. Kongres Pertama Indonesia yang pertama disebut sebagai titik awal pergerakan wanita Indonesia.

Melihat kondisi wanita Indonesia pada masa sekarang cukup memprihatinkan. Pergerakan wanita Indonesia saat ini seperti macan ompong. Para wanita dari kelas menengah ke atas banyak yang terlena dengan gemerlapnya dunia. Dari golongan sosialita, hingga remaja. Banyaknya pusat hiburan dan perbelanjaan di perkotaan  membuat para wanita semakin jauh dari nilai-nilai perjuangan yang dipelopori oleh R.A. Kartini yang diteruskan oleh Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan lain-lain pada masa kolonial. Sementara para wanita dari kelas menengah ke bawah, masih banyak yang tertindas.

Berkali-kali media di Indonesia memaparkan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang kebanyakan wanita, tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, dan buruh wanita terutama yang paling terkenal pada kasus Marsinah di penghujung masa Orde Baru. Seperti kata Soekarno, JAS MERAH: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Memang benar. Di saat ramainya ucapan selamat Hari Ibu di mana-mana. Marilah kita mempelajari sejarah awal pergerakan wanita Indonesia. Hal tersebut menjadi refleksi bagi para wanita Indonesia saat ini untuk tidak melupakan perjuangan para Srikandi bangsa demi keadilan bagi wanita. Juga untuk menyadarkan bahwa 22 Desember bukan hanya Hari Ibu, tetapi Hari Wanita Indonesia.

Menatap 2015, pemerintah harus semakin memperhatikan nasib kaum wanita Indonesia yang tertindas. Dunia pergerakan wanita di Indonesia yang mati suridi masa Orde Baru dengan dominasi PKK & Dharma Wanita, harus digalakkan kembali. Propaganda mengenai pentingnya wanita di Indonesia untuk bergerak melawan ketidakadilan harus diperbanyak.  Perlu ada reformasi bagi organisasi-organisasi wanita di Indonesia saat ini.

SEJARAH PERGERAKAN WANITA INDONESIA

Pergerakan wanita Indonesia pada masa kolonial diawali dari perjuangan untuk meninggikan kedudukan sosial. Menurut A.K. Pringgodigdo, soal-soal politik seperti hak-pemilihan sama tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki-laki pun tidak mempunyainya, soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh dari padanya. Bagi kaum wanita pada masa itu, paham tentang budi pekerti, keagamaan dan adat, masih menjadi rintangan tersebsar baginya untuk dapat bertindak jauh daripada apa yang dekat-dekat terletak didepannya saja. Hal pertama yang menggerakan kaum wanita untuk bergerak adalah masalah pernikahan dan hidup keluarga. Banyaknya kawin paksa, poligami, kekuasaan mutlak kaum laki-laki dalam pernikahan menyebabkan berontaknya kaum wanita.

KARTINI: PELOPOR KEBANGKITAN WANITA INDONESIA

Raden Ajeng (R.A) Kartini, yang telah dinyatakan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 1964, dan tanggal lahirnya masih dirayakan sebagai hari raya nasional, lahir pada 21 April 1879 dari keluarga yang bermadu. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Sosroningrat, Bupati Jepara. Ibunya adalah istri pertama Bupati itu tetapi secara sosial ibunya adalah istri kedua setelah garwa padmi atau istri pertama yang resmi. Ia dinikahi secara resmi, tetapi karena keturunan golongan rendah, hanya bisa menjadi garwa selir (istri simpanan)[1].

Pandangan umum berdasarkan buku-buku mengenai sejarah pergerakan wanita Indonesia menjelaskan bahwa Kartini adalah pelopor dari pergerakan tersebut. A.K. Pringgodigdo menganggap bahwa pergerakan wanita dalam permulaannya di masa kolonial adalah gerak dari seseorang yakni Kartini. Cita-cita Kartini semakin menyebar dan wanita-wanita Indonesia lain mulai ikut bergerak untuk maksud yang sama yakni pendidikan dan pengajaran untuk kaum wanita. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia setelah rekannya seorang Kepala Departemen Pendidikan pemerintah kolonial sejak tahun 1900 –J.H Abendanon- pada tahun 1911 menerbitkan tulisan-tulisan Kartini yang merupakan surat-menyurat dengan dirinya berbahasa Belanda yang ia beri judul Door duisternis tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang).

Kartini sering dijadikan sebagai referensi utama bagi bangkitnya kesadaran kaum wanita Indonesia pada masa kolonial dan diikuti pada masa berikutnya hingga saat ini. Cora Vreede-De Stuers menyebut Kartini sebagai salah satu tokoh penting dari “para pelopor gerakan feminis”.  Kartini lahir di era transisi antara zaman feodal yang ditandai dengan corak ekonomi tanah (agraris) dan awal-awal bagi tumbuhnya industrialisasi modern, yang waktu itu didominasi industry perkebunan (cultuurstelsel)[2].

Pandangan Kartini yang universal tentang kaum wanita dan manusia telah menempatkannya sebagai tokoh yang memang layak diteladani oleh wanita modern saat ini. Berbeda dengan wanita saat ini yang begitu membanggakan diri akan zaman modern ketika struktur dan kultur pasar bebas (kapitalisme) memenjarakan mereka dalam gaya hidup satu dimensi. Kartini pada zamannya justru mempertanyakan tatanan feodal (kebangsawanan) yang mengungkungnya, yang membuatnya bertanya dan menggugat tradisi yang berkembang untuk memasung kemanusiaan[3]. Meskipun menentang poligami, namun Kartini tak kuasa menolak paksaan keluarga untuk menikahkannya dengan R.M. A.A. Djojohadiningrat, Bupati Rembang saat itu. Kartini meninggal setahun berikutnya, 1904, saat melahirkan anaknya.

Gagasan-gagasan Kartini menyebar begitu cepat dan menggerakkan kaum wanita Indonesia pada masa kolonial untuk mendobrak tatanan lama dalam masyarakat daerah. Semangat emansipasi wanita dan kesetaraan gender pasca wafatnya Kartini semakin tinggi di berbagai daerah di Hindia-Belanda. Tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kaum wanita agar tidak terbelakang dan selalu di bawah kekuasaan laki-laki. Pasca diberlakukannya politik Etis oleh pemerintah kolonial, banyak anak-anak bangsawan yang memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan. Hal tersebut membuat pemikiran orang-orang bumiputera semakin sadar untuk melawan penindasan yang ada. Pendidikan yang berbasis rasionalitas ala Barat, membuat rasionalitas para orang-orang bumiputera meningkat. Akibat pendidikan tersebut, muncul banyak organisasi orang-orang bumiputera dari berbagai kalangan yang didirikan hampir berbarengan. Di awali dari Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908, hari tersebut kelak dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Pada tahun 1912 berdiri organisasi wanita pertama di Hindia-Belanda bernama Putri Mardika. Organisasi yang didirikan dengan bantuan Budi Utomo tersebut bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Setahun berikutnya pada berdiri organisasi Keutamaan Istri yang didirikan Dewi Sartika. Bertujuan untuk mengadakan rumah-rumah sekolah untuk anak-anak perempuan. Pada tahun tersebut pula berdiri badan-badan untuk mengadakan sekolah-sekolah Kartini. Selain itu, terdapat pula perkumpulan-perkumpulan kaum ibu yang memajukan kecakapan wanita seperti menjahit, memasak, memelihara anak, dan sebagainya. Di antaranya adalah Pawiyatan Wanito di Magelang, Wanito Susilo di Pemalang, Wanito Hadi di Jepara, dan lain-lain. Menurut A.K. Pringgodigdo dalam bukunya Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia, karakter dari perjuangan wanita pada masa awal pergerakannya di masa kolonial adalah gerakan perbaikan kedudukan dalam pernikahan, hidup keluarga, dan kecakapan sebagai seorang ibu. Gerak wanita pada masa ini tidak saling menyerang dan dengan pelan-pelan. Pergerakan tersebut pada masa ini tidak bersifat politis, menyerang golongan Islam yang tidak menolak poligami, laki-laki, dan pemerintah kolonial.

Organisasi-organisasi wanita pada masa Hindia-Belanda tersebut menjadi politis baru terlihat pada sekitar tahun 1920-an, ketika organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain memiliki divisi khusus wanita. Pada periode tersebut (1920-an) pula muncul sejumlah bentuk protes yang terorganisasi pertama melawan masalah semacam pelacuran dan perdagangan perempuan. Menurut Petrus Blumberger, di Jawa Barat perhimpunan perempuan seperti Maju Kemuliaan di Bandung dan Hati Suci, bersuara tegas melawan kejahatan tersebut.

KONGRES PEREMPUAN I: TONGGAK AWAL PERGERAKAN WANITA INDONESIA

Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Dihadiri oleh 30 perkumpulan wanita. Diantara pendorong-pendorong kongres tersebut adalah Putri Indonesia, Wanito Katolik, Wanito Mulyo, Wanito Utomo, Aisyiyah, Jong Islamieten Bond bagian wanita, Sarekat Islam bagian wanita, Jong Java bagian wanita, dan Wanita Taman Siswa. Kongres tersebut dipimpin oleh Nyonya Soekonto. Dalam kongres tersebut diambil keputusan: mendirikan Badan Permufakatan perkumpulan-perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perhimpunan Perempuan Indonesia (PPPII) yang bertujuan untuk memberi penerangan dan perantaraan kepada perkumpulan yang tergabung di dalamnya. PPPII akan memberikan dermasiswa / beasiswa untuk anak-anak perempuan yang pandai dan tidak mampu, mengadakan kursus-kursus tentang kesehatan, memberantas pernikahan anak-anak, dan memajukan kemajuan untuk anak-anak perempuan[4].

Dalam kongres tersebut juga terjadi kesepakatan untuk membuat tiga mosi kepada pemerintah kolonial, yakni menambah sekolah untuk anak-anak perempuan, pemberian keterangan ta’lik pada waktu nikah, mengadakan peraturan untuk menyokong janda-janda dan anak-anak piatu pegawai negeri Hindia-Belanda. Seperti yang telah dijelaskan di awal tulisan ini, hari pembukaan kongres tersebut, 22 Desember (1928), ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959 sebagai Hari Ibu. Penetapan tersebut berdasarkan SK Presiden RI No. 316/1959. Itulah yang dikenal sebagai Hari Ibu saat ini. Sejatinya, 22 Desember bukan hanya Hari Ibu, tetapi juga Hari Pergerakan Wanita Indonesia.

[1]  Saskia Eleonora Wieringa, Hesri Setiawan (penerjemah), Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, 1999, Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra, hlm. 98-99

[2]  Nurani Soyomukti, Perempuan di Mata Soekarno, 2009, Yogyakarta: Garasi, hlm. 30

[3]  Ibid., hlm 32

[4]  Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Masyarakat, 1981, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.171-172

Mencintai Indonesia (Untuk anak cucu kami)

Mencintai Indonesia

(Untuk anak cucu kami)

Satu alasan,,

Betapa negeri ini terlalu indah untuk dibenci

Sungguh keberagaman menjadi hal mutkak

Identitas bangsa yang dibangun diatas persamaan nasib

Ukiran semangat dan kerja keras menjadi kebanggaan setiap insan

Keindahan setiap lekuk tubuh ibu pertiwi

Memebentuk kegamuman kami terhadap sang Khalik

Dari kami yang mencintai bangsa dan tanah surga ini

Bukankah banyak masalah?

Benar  nak, banyak masalah, teramat banyak untuk dihitung

Adalah mereka yang tidak mencintai bangsa ini penyebabnya

Usirlah mereka nak dari peradaban sejarah

Para perusak....

Suatu hari kelak ...

Akan ada senyum yang menghiasi setiap langkah tegapmu nak

Ceritakanlah, ceritakanlah nak betapa kami bangga

Kami bangga di dilahirkan di tanah yang kau injak sekarang

Damai dan tenang tidur diatas awan keberagaman

Ceritakanlah kepada anak cucu nanti nak

Betapa sudah lamanya kami mencari alsan untuk membenci bangsa ini

Ceritakanlah,ceritakan nak

Betapa banyaknya sampah di negara ini

Tapi ceritakanlah pula betapa kami mencoba pungut  satu persatu

Ceritakan juga betapa banyaknya borok di setiap lekuk tubuhnya
Kami coba obati dengan sebisa kami

Wariskanlah nak, wariskanlah kecintaan kami ini

Suatu hari nanti kau akan tahu

Betapa Semua itu adalah kebenaran nak

Saat semilir angin telah berhenti mengaliri darahmu

Matahari di ujung tanah anarki

Matahari di ujung tanah anarki

Terbit laksana senja di pagi hari

Mungkinkah?

Mungkin saja,senja di pagi hari

Ketika yang belum saatnya tiba tibalah sudah

Tak ada beda baik dan jahat

di tanah anarki

Ajakan pagi dari sebuah sore kelam

Di tanah anarki

Dimana penindasan dihalalkan

Kemunafikan dijunjung tinggi

Keberagaman dipandang rendah

Dan kejujuran tiada berharga

Sebenarnya ada hal yang paling gila di dunia ini

Kebohongan terhadap diri sendiri

Terlalu banyak jawaban kosong

Yang menenggelamkan sejarah

Sejarah peradaban di tanah anarki

Ya di tanah anarki

Lalu,,,

Seperti apa ini akan dilanjutkan

Ketika kebengisan menjadi modal utama

Dalam menentukan nasib berlaksa-laksa

Tergeletak menghampa di pinggiran asa

Tidak ada kejelasan dalam berpihak

Tiada lagi dia punya ruh kebaikan

Di tanah anarki....

Ketika seremoni dikedepankan daripada esensi

Ketika eksekusi dipentingkan daripada kemiskinan

Ketika persepsi ditandingkan dengan fakta

Di tanah anarki

Tiada perbedaan

UNTUKMU, PEKIK "MERDEKA!!!"

Disadur dari Blognya Bung Aslam https://aslamanandarizal.wordpress.com/2014/11/24/untukmu-pekik-merdeka/

ASLAMA NANDA RIZAL

Tersapu kian jauh
Terkikis kian habis
Yang dahulu berjaya
Kini langka yang tiba

Dahulu, kau selalu bergema
Penuh hirau akan lapisan sosial
Lambaian dan genggaman tangan
Pertanda, pertanda kau dahulu bermakna!

Dirimu masih resmi
Dirimu masih bersemi
Namun tercabik pedih ini hati
Dirimu tak lagi menyentuh dasar negeri

Kini, dimanakah dirimu?
Kau bilang, kau masih ada
Kau bela dirimu
Ah tidak, kami yang membelamu!

Tidurlah dengan lelap
Nikmatilah semilir angin
Hiruplah udara sejuk yang menyergap
Damaikanlah segenap dirimu punya batin

Cukup! Sudah cukup waktu tidurmu!
Bangunlah! Bangkit dan berjayalah!
Tak mampu? Apa? Kau bilang kau tak mampu?
Pecundang! Lemah!

Teganya, oh teganya
Peluh dan darah dahulu tersemai
Para pendahulu rela berkorban
Demi sesuatu yang indah rasanya
Ya. Terucapnya namamu dengan lantang

Kini, kami yang membelamu
Yang membangunkanmu
Dari tidur panjangmu
Yang membangkitkanmu
Dari penjajahan gaya baru

Kini, namamu selalu terucap
Getaranmu selalu terasa
Jiwamu selalu mengena
Dalam segenap kami punya cinta
Untukmu, pekik “MERDEKA!

WHAT SHOULD JOKOWI - JK DO?

Pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla (Jokowi – JK) merupakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Pemenang Pilpres 2014 ini yang menjadi pemimpin bagi sekitar 250 juta rakyat Indonesia pada periode 2104-2019. Dengan banyaknya harapan yang menumpuk, Pemerintahan Jokowi – JK akan memikul beban berat. Permasalahan bangsa ini begitu banyak dan berat yang sangat sulit diselesaikan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono yang baru saja berakhir, meninggalkan setumpuk permasalahan. Pemerintahan Jokowi – JK sebagai pemerintahan yang baru mewarisi permasalahan tersebut. Persebaran ekonomi, pembangunan, dan pendidikan yang belum merata, kasus korupsi pejabat yang sulit diberantas, permasalahan BBM, kriminalitas, diskriminasi terhadap minoritas, ancaman disintegrasi bangsa dengan banyaknya gerakan separatis yang ingin memisahkan dan ataupun menghancurkan NKRI, merupakan segelintir permasalahan warisan pemerintahan SBY – Boediono.

Pemerintahan Jokowi – JK diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Memang tidak mudah, bahkan tidak mungkin rasanya semua permasalahan bagi bangsa ini bisa terselesaikan. Karena masalah akan terus datang. Setelah menyelesaikan suatu permasalahan, akan timbul masalah yang baru. Maka dari itu, tidak mungkin pemerintahan Jokowi – JK menyelesaikan berbagai permasalahan “sendirian”. Pemerintahan Jokowi – JK membutuhkan bantuan rakyat. Jokowi – JK hanya sebagai komando, rakyatlah yang menjalankan komando tersebut. Jokowi – JK harus bekerjasama dengan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Yang paling awal dari kebijakan pemerintahan yang baru adalah memutuskan “para penghuni kabinet yang baru”. Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden & Wakil Presiden, Jokowi – JK belum memutuskan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya. Hal tersebut sangat fundamental karena para menterilah yang akan menjadi pembantu utama Presiden & Wakil Presiden dalam bertugas. Pemerintahan Jokowi – JK seharusnya memilih para menteri berdasarkan kualitas. Bukan kepentingan partai politik. Bukan bagi-bagi kursi. Bukan bagi-bagi kue. Sebagai langkah awal pemerintahannya, Jokowi – JK harus membuktikan kepada rakyat bahwa mereka akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Para menteri haruslah orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Bukan karena Koalisi Indonesia Hebat sebagai kubu pendukung Jokowi – JK pada saat Pilpres. Jokowi, sebagai Presiden, sebagai Panglima tertinggi, sebagai pemegang keputusan kebijakan, harus berani tegas dan tak takut menghadapi serangan politik dari musuh maupun dari pendukungnya sendiri.

Pemerintahan Jokowi – JK harus melakukan reformasi birokrasi. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan “sendiri”. Pemerintahan Jokowi – JK tidak bisa otoriter. Mereka harus melihat realita yang ada dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintahannya. Jika Jokowi – JK mampu merangkul rakyat, mampu membuat rakyat bekerja membantu pemerintahan, mampu membuat rakyat ikut merasa memiliki Indonesia, mampu membuat rakyat turun tangan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada, maka pemerintahan Jokowi – JK akan berhasil.

100 hari pertama merupakan hari-hari yang sangat krusial. Karena dalam 100 hari pertama, kualitas pemerintahan Jokowi – JK akan terlihat. “Mau dibawa ke mana Indonesia” akan tertebak. Jika Jokowi – JK gagal dan ataupun mengecewakan dalam 100 hari pertama mereka kerja, maka pemerintahan akan tidak stabil, kepercayaan rakyat akan turun. Maka menurut saya pribadi, 100 hari pertama kerja merupakan hari-hari yang sangat krusial. Pada hari-hari tersebut, Jokowi – JK harus kembali merangkul rakyat terutama para pendukungnya saat Pilpres yang lalu. Jokowi – JK jangan sampai melepaskan ikatan batin dengan para relawan yang telah ikut berjuang memenangkannya di Pilpres. Jokowi – JK harus sering blusukan di 100 hari pertama kerja. Bukan untuk pencitraan, melainkan mengajak rakyat secara langsung untuk membantunya bekerja. Pendekatan secara langsung menggunakan metode blusukan merupakan suatu keharusan bagi seorang pemimpin. Dengan pendekatan personal, hubungan batin akan tercipta.

Selain blusukan mengajak rakyat mendukung pemerintahannya, Jokowi – JK dalam 100 hari pertama kerja menurut saya harus memperbanyak kunjungan ke luar negeri. Mempererat hubungan diplomatik dengan berbagai negara agar bisa tercipta kerjasama yang baik dan tidak saling merugikan. Dengan dukungan dari banyak negara akan memperlancar pergerakan pemerintahan Jokowi – JK demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pemerintahan Jokowi – JK juga harus langsung memikirkan bersama jajaran penghuni kabinetnya bagaimana caranya meratakan persebaran ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang belum merata di seluruh penjuru NKRI. Secara teknis saya pribadi tidak bisa memberikan saran yang konkrit karena ilmu saya belum mencukupi untuk hal itu. Tapi saya sangat berharap kepada pemerintahan Jokowi – JK, pilihlah menter-menteri dari kalangan professional, akademisi yang ilmunya tak diragukan lagi. Jokowi – JK harus mau mengajak para ilmuwan bekerjasama untuk memajukan bangsa dan negara. Namun saya persamaan tujuan politik juga penting agar jalannya pemerintahan bisa stabil tanpa banyak gangguan. Meskipun pada penjelasan awal saya menolak Jokowi – JK bagi-bagi kursi, bukan berarti saya menolak 100% persen mengenai kepentingan politik. Kabinet Jokowi – JK harus diisi dengan mayoritas professional / akademisi, dan minoritasnya diisi oleh Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintahan Jokowi – JK. Hal tersebut akan memudahkan jalannya pemerintahan. Namun dengan catatan, orang-orang dari Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi menteri-menteri juga haruslah dari kalangan professional / akademisi. Harus diseleksi secara ketat kualitasnya. Jadi meskipun dari partai politik, kualitas dan semangatnya demi NKRI adalah hal yang paling utama.

Karena tiap menteri akan memimpin kementriannya masing-masing. Jika kementrian dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan sejalan dengan apa yang diinginkan Jokowi – JK, maka pemerintahan akan berjalan lancar. Terutama kementrian yang berhubungan dengan perseberan ekonomi, pembangunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jika Jokowi – JK mampu memegang “elemen-elemen” tersebut, maka kemerataan niscaya bisa diwujudkan.

            Pemerintahan Jokowi – JK juga harus memperbanyak organisasi masyarakat yang bertujuan baik demi bangsa dan negara. Selain memperbanyak, Jokowi – JK juga harus merangkul seluruh organisasi masyarakat yang telah ada. Pendekatan kepada seluruh organisasi masyarakat tersebut juga harus melalui pendekatan personal agar hubungan batin tercipta. Karena organisasi masyarakat memiliki massa, maka rakyat yang tergabung maupun simpatisan dari organisasi masyarakat tersebut akan “nurut” dengan kebijakan organisasinya. Jika organisasi masyarakat tersebut mendukung dan membantu pemerintahan Jokowi – JK dengan berbagai kegiatan yang positif, hal tersebut akan memperkuat pemerintahan. Rakyat akan semakin mencintai Jokowi – JK dan akan ikut membantu pemerintahan.

            Sangat sulit memang tugas pemerintahan Jokowi – JK. Namun semua tantangan niscaya bisa dilalui jika kobaran api semangat para pendiri bangsa dan negara ini melebur ke dalam jiwa kita semua.